Para Pedagang Daging Sapi Berharap Diundang ke Istana

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta TB Mufti Bangkit Sanjaya berharap para pedagang sapi diundang ke Istana Negara dalam waktu dekat. Mereka ingin duduk bersama Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi dari naiknya harga daging sapi yang memberatkan pedagang.

"Kami berharap bisa dipanggil ke Istana bukan ke Kementan atau Kementerian Perdagangan," kata Mufti, Selasa (19/1/2021).

Para pedagang daging sapi saat ini menjerit lantaran harga daging sudah naik sejak empat bulan terakhir. Mufti memperkirakan puncak kenaikan akan terjadi pada April mendatang dengan harga bisa mencapai Rp 105.000 per kg.

Baca juga: Mogok Jualan, Pedagang di Pasar Anyar dan Pasar Lama Tangerang Berharap Harga Daging Sapi Turun

"Diprediksi akan naik terus sampai dengan bulan Maret atau April dengan harga tertinggi Rp 105.000.00 per kilogram per karkas. Sekarang itu harga per karkas masih Rp 94.000.00," ujar Mufti.

Kondisi itu memaksa Mufti untuk berkirim surat ke Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kementerian guna mengadukan keluhan itu.

"Kami sudah layangan surat sebagai asosiasi DKI melayangkan surat ke Kementrian Perdagangan dan Pertanian ke kantor Staf Pepresidenan tertanggal 11 Januari," kata Mufti.

Namun setelah satu minggu berlalu, Mufti tak mendapatkan respon apapun. Karena itu, Mufti bersama perwakilan pedagang daging sapi sepakat untuk melakukan mogok dagang.

Aksi mogok dagang itu dilakukan mulai Selasa ini hingga Kamis mendatang.

Dugaan penyebab tingginya harga daging

Menurut Mufti, akar masalah meningginya harga daging sapi adalah kebijakan pemerintah Australia. Pemerintah Australia menjual sapi dalam jumlah sedikit dan harga yang mahal kepada Indonesia.

Dengan terbatasnya jumlah sapi impor, harga dagingnya pun menjadi mahal.

"Australia yang market terbesarnya sejak 30 tahun mereka semena-mena menjual dengan harga sapi tertinggi. Sapi yang dikasih Australi ke Indonesia sedikit sekali, tak cukup dengan permintaan pemerintah," ujar Mufti.

"Pemerintah kita tidak bisa menekan dan mengintervensi pemerintah Australia. Yang mana, kita dihadapkan pada pandemi, kedua dihadapkan pada nilai tukar rupiah yang lemah," tambah Mufti.

Mufti berharap pemerintah bisa mencari solusi agar para pedagang bisa menjual daging sapi dengan harga yang terjangkau.

"Kami tuntut solusi konkret untuk para pedagang dan pihak RPH (rumah potong hewan) agar sapi stoknya kembali melimpah, harganya kembali terjangkau bukan sebaliknya, malah naik," kata dia.