Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Bogor pertanyakan usulan Anies

Berbeda dengan Idris dan Benyamin yang langsung menyatakan setuju, Wali Kota Bogor Bima Arya justru mempertanyakan usulan tersebut.

Bima mengatakan, dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Menurut Bima, ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut.

"Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu," kata Bima, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: 90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Bims mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19.

Terlebih lagi, kata Bima, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit darurat di GOR Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja, dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih," sebut Bima.

Pemda justru harus gerak cepat

Bima menyebut bahwa yang diperlukan saat ini adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan.

Alasannya, kondisi rumah sakit di Jakarta terbebani dengan pasien Covid-19 dari luar daerah. Kondisi serupa juga dialami di wilayah lain.

Baca juga: Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima pun mencontohkan fasilitas kesehatan di Kota Bogor yang sekitar 40 persennya digunakan untuk menampung pasien dari daerah lain.

"Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor. 40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif," ungkap dia.

Usul Anies soal penangan Covid-19 Jabodetabek

Untuk diketahui, Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, Anies meminta hal itu karena kondisi fasilitas kesehatan di Jakarta saat ini terbebani oleh pasien dari luar Jakarta.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota bisa bertambah dan dimaksimalkan.

Dengan demikian, fasilitas kesehatan di Jakarta dapat kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," tutur Ariza, Selasa (19/1/2021).

Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antarwilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.

Dia memaparkan, RS rujukan pasien Covid-19 di DKI Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi 87 persen.

Dari jumlah itu, sebanyak 24 persen pasien merupakan warga dari luar Jakarta.