DPP Gerindra Beri Peringatan Lisan Ketua DPC Jaktim karena Minta Anies Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra langsung memberikan peringatan lisan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Peringatan lisan tersebut berkaitan dengan pernyataan Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena menyerahkan penanganan Covid-19 Jabodetabek ke Pemerintah Pusat.

"Untuk masalah Ketua DPC sendiri sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum, sudah diberikan semacam diingatkan secara lisan," kata Dasco dalam tayangan Kompas TV, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Rumah Sakit di Jakarta Penuh, Wisma Atlet Kesulitan Rujuk Pasien Covid-19 Gejala Berat

Dasco mengatakan apa yang disampaikan oleh Ali Lubis merupakan pendapat pribadi dan bukan keluar dari pendapat partai.

Namun, kata Dasco, karena pendapatnya berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 yang sedang berjalan di DKI Jakarta, Gerindra meminta untuk dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Memang substansi harus diperhatikan karena memang ini soal Covid-19," kata Dasco.

Dasco mengatakan, Ali Lubis sebagai Ketua DPC Partai Gerindra tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal yang prinsipil.

Seperti diketahui, Gerindra salah satu partai pengusung Anies ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria kini menjadi Wakil Gubernur DKI.

Adapun pernyataan Ali Lubis meminta Anies untuk mundur karena dia menilai Anies sudah tidak lagi sanggup sehingga melempar tanggung jawab penanganan Covid-19 kepada pemerintah pusat.

"Kalau terkesan memang tidak sanggup, lebih baik mundur saja pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," kata Ali Lubis di Kompas TV.

Baca juga: Penuhnya TPU untuk Jenazah Pasien Covid-19 dan Lahan Baru di Jakarta...

Ali mengatakan, selama ini Anies diketahui tampil sebagai sosok heroik dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Namun ternyata Anies justru melimpahkan penanganan Covid-19 Jakarta kepada pemerintah pusat.

"Kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," kata Ali.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Gubernur Anies sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penangangan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta.

Baca juga: Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.

Dia menjelaskan, semestinya koordinasi antar wilayah terkait penanganan Covid-19 diambil pemerintah pusat tidak hanya dari sisi waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bersamaan saja.

Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.