Pemprov DKI Disarankan Ajak Masyarakat Awasi Pelanggar Prokes

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI mengajak masyarakat di tingat RT dan RW turut mengawasi penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi Covid-19.

Menurut Jhonny, penularan Covid-19 rawan terjadi di permukiman-permukiman padat dan pasar tradisional karena banyak orang di tempat-tempat itu tidak disiplin terapkan protokol kesehatan (prokes).

"Kelemahan Pemprov DKI adalah kurang melibatkan masyarakat," kata Jhonny kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: PSBB Tak Efektif, Wagub DKI Sebut Warga Jakarta Banyak Keluar Rumah di Akhir Pekan

Masyarakat saat ini, ujar Jhonny, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Mereka juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungannya.

Jhonny menyarankan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengajak ibu-ibu PKK, jumantik, atau memperkuat siskamling dan relawan di permukiman warga guna memberikan penyuluhan dan sanksi sosial kepada para pelanggar aturan. Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengajak para tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

"Saya sadar, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kepada Satpol PP, kelurahan, dan sebagainya. Nah ayo kita ajak masyarakat," kata  dia.

Guna meningkatkan semangat masyarakat, Jhonny menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya perlu aktif turun ke masyarakat. Hal itu akan memberikan efek psikologis kepada warga untuk turut menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan tempat tinggal.

"Jangan hanya memperkuat narasi, tapi implementasi kurang," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, jangan hanya berfokus pada penanganan wabah tetapi juga pada pencegahan.

"Saya pikir kalau Jakarta seperti itu luar biasa. Ini yang mau saya katakan adalah, kita jangan hanya terfokus pada pengobatan tapi juga pada pencegahan, preventif," ucap Jhonny.