Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

Kompas.com - 05/02/2021, 05:40 WIB
Sonya Teresa Debora,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno menyatakan, pihaknya sulit untuk menerima opsi lockdown akhir pekan yang diwacanakan oleh pemerintah.

"Kita sulit menerima itu, ya," kata Sutrisno ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Namun, jika memang opsi tersebut dipilih, maka sebaiknya lockdown akhir pekan tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Kalaupun harus dilakukan, harus selektif dengan tidak berlaku di setiap tempat, di tempat-tempat berisiko tinggi saja yang dikenakan," sambungnya.

Menurut Sutrisno, lebih baik kebijakan lockdown akhir pekan diterapkan di tempat-tempat tertentu yang paling mengundang kerumunan.

Baca juga: PHRI Jakarta: Kalau PSBB Diperpanjang Terus, Industri Perhotelan Bisa Mati

Pasalnya, industri restoran maupun hotel hingga kini belum dapat kembali bangkit seutuhnya.

"Turun semua (pendapatan restoran dan hotel). Tadinya turun 20 persen, sekarang turun lagi," kata Sutrisno.

Jika lockdown akhir pekan diterapkan, maka akan semakin sulit bagi hotel maupun restoran untuk menerima pendapatan.

"Kalau ada ini (lockdown akhir pekan), bisa semakin parah," katanya.

Menurut Sutrisno, masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya kepada industri hotel dan restoran.

Sehingga, penting bagi pemerintah untuk secara selektif menerapkan kebijakan tersebut.

"Bantulah (industri) restoran yang sudah mau pingsan ini untuk bisa siuman, jangan malah diperparah," tutupnya.

Baca juga: Terdampak Pandemi, Pengusaha Perhotelan Minta Pemerintah Ringankan Beban Produksi dan Pajak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumya mengungkapkan, pihaknya mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan demi menekan angka kasus Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Menurut Ariza, ide lockdown itu berasal dari anggota DPR yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown pada akhir pekan.

Usulan tersebut akan dikaji. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

Baca juga: Siap-siap, Sistem Ganjil Genap Mobil dan Motor Diterapkan di Kota Bogor

Meski demikian, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 selanjutnya.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," ucap Ariza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com