Saat Elektabilitas Risma Melonjak Usai Blusukan di Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di sejumlah tempat di Jakarta menarik perhatian publik.

Meski sudah berstatus pembantu Presiden, namun kebiasaannya blusukan saat masih menjabat Wali Kota Surabaya tak ditinggalkan.

Pada hari pertamanya bertugas, 28 Desember 2020, Risma langsung blusukan di belakang kantor Kementerian Sosial, tepatnya di kolong Jembatan Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Risma menemukan sejumlah tunawisma yang mendirikan bedeng semi permanen di kolong jembatan itu.

Baca juga: Survei Median Cagub Jakarta: Elektabilitas Anies Teratas, Risma dan Ahok Membuntuti

Dua hari berselang, Risma kembali blusukan ke kawasan kumuh kolong Tol Gedong Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Pusat.

Risma bertemu dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan itu dan menjanjikan mereka beasiswa.

Aksi blusukan yang paling mendapat sorotan adalah saat Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.

Di jantung Ibu Kota itu, Risma juga menemukan gelandangan dan pemulung yang tengah beristirahat di trotoar jalan.

Pilgub DKI?

Aksi blusukan Risma ini kemudian dikaitkan dengan niat untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Banyak spekulasi Risma hendak bersiap menggusur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada 2022.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Risma di Bursa Cagub DKI Melonjak karena Blusukan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Risma memang bisa jadi mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota.

"Arahnya ke Pilgub (DKI)," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung.

Oleh karena itu, menurut dia, Risma harus menjawab berbagai tuduhan tersebut dengan melakukan blusukan ke daerah lainnya.

Namun, ia juga menilai, Risma tidak perlu terlalu sering melakukan blusukan. Menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya itu harusnya fokus pada tugas pokok sebagai Mensos.