Kawal Demo di Patung Kuda, Polisi Bagikan Air dan Ingatkan Buruh Terapkan Prokes

Kompas.com - 12/04/2021, 11:56 WIB
Sejumlah polisi membagikan air minum kepada para buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin (12/4/2021). KOMPAS.COM/ IRA GITASejumlah polisi membagikan air minum kepada para buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin (12/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah polisi membagikan air minum kepada para buruh yang menggelar aksi demonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin (12/4/2021).

Saat seorang perwakilan buruh berorasi, sejumlah polisi berjalan menghampiri massa dan membagikan air minum serta permen.

Lewat pengeras suara, polisi juga mengingatkan massa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama aksi berlangsung.

Baca juga: Gelar Demo Hari Ini, Buruh Mulai Berorasi di Kawasan Patung Kuda

"Tolong tetap menjaga protokol kesehatan, para pendemo yang masih berkerumun untuk berjaga jarak, pakai maskernya," kata polisi.

Setelah selesai berorasi, para buruh melanjutkan perjalanan menuju Mahkamah Kunstitusi.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ramidi menjelaskan, aksi demonstrasi mereka bertujuan untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Mereka mendesak MK agar tidak lagi memberi waktu kepada pemerintah dalam merespons tuntutan para pekerja terkait hal tersebut.

Baca juga: Polda Metro Turunkan 350 Personel Amankan Demo Buruh Hari Ini di Jakarta

"Maka kami ingin mengingatkan yang terhormat, yang termulia, Mahkamah Konstitusi untuk di persidangan selanjutnya tidak memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR untuk memberikan pandangannya ini," kata Ramidi saat diwawancarai di lokasi.

"Menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sejatinya tidak serius dalam konteks mencermati keinginan usulan-usulan ataupun permintaan dari teman-teman pekerja yang kita menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan," lanjutnya.

Baca juga: Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Adapun pada demonstrasi hari ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan para buruh. Salah satunya adalah meminta pemerintah menetapkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh.

Selain itu, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Buruh juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota di 2021. Terakhir adalah mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Megapolitan
UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Megapolitan
Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi | Syarat Perjalanan Keluar-Masuk Jakarta 18-24 Mei 2021

[POPULER JABODETABEK] Fakta dan Kronologi Maling Sadis di Bekasi | Syarat Perjalanan Keluar-Masuk Jakarta 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Anies Kembali Perpanjang PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjang PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X