[POPULER JABODETABEK] Pemulangan WN India | Lonjakan Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk memulangkan Warga Negara Asing (WNA) dari India menjadi berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com, Minggu (25/4/2021).

Selain itu, lonjakan klaster perkantoran di DKI Jakarta juga menarik minat pembaca sepanjang kemarin.

Berikut berita-berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com yang terbit kemarin.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat, Epidemiolog Sarankan WFH Kembali Diterapkan

WN India Dipulangkan Imigrasi

Tsunami kasus Covid-19 di India membuat pemerintah Indonesia memutuskan menolak pelaku perjalanan dari India.

Aturan tersebut mulai berlaku pada Sabtu (24/4/2021).

Sehingga, melalui imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah memulangkan WN India dan WNA yang datang dari India yang telah tiba di Indonesia.

Informasi yang diungkapkan pihak imigrasi itu selengkapnya di sini.

Pihak imigrasi juga memastikan bahwa maskapai yang membawa pelaku perjalanan dari India ke Indonesia itu yang akan menanggung biaya pemulangan para WNA.

Berita selengkapnya di sini.

Baca juga: Anies Panen Padi di Cilacap, Anggota DPRD: Tak Sepatutnya Beri Kesan Sosialisasi di Luar DKI, seperti Persiapan Nyapres

Lonjakan kasus covid-19 klaster perkantoran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan adanya peningkatan penyebaran Covid-19 dari klaster perkantoran dalam seminggu terakhir.

"Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis Pemprov DKI di akun Instagram @dkijakarta, Sabtu (25/4/2021).

Dijelaskan Pemprov DKI, klaster penularan justru pada perkantoran yang telah menerima vaksinasi Covid-19.

Berita selengkapnya di sini.

Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, berpendapat bahwa lonjakan kasus tersebut lantaran kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak diterapkan dengan baik.

Menurut informasi yang Dicky himpun, banyak perkantoran di Jakarta yang sudah menerapkan bekerja di kantor melebihi kapasitas yang dikeluarkan Pemprov DKI.