Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi, Jaksa Tanya ke Ahli Soal Hoaks Orang Sakit yang Mengaku Sehat

Kompas.com - 05/05/2021, 12:38 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap (swab test) di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini, Rabu (5/5/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADPengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap (swab test) di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini, Rabu (5/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap (swab test) di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini, Rabu (5/5/2021).

Sidang dimulai dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).

Salah satu saksi ahli, yakni Ahli Sosiologi Hukum dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah dicecar jaksa soal kasus kontroversi tes usap Rizieq Shihab masuk kategori berita bohong.

Awalnya, jaksa bertanya kepada Trubus.

"Misalnya saya sakit. Saya kan tahu saya sakit apa, lalu saya publikasikan ke orang bahwa saya tidak sakit. Saya sehat-sehat saja. Apakah itu melanggar norma, bagian hoaks, memanipulasi fakta?" tanya jaksa.

Baca juga: Sidang Rizieq Shihab Hari Ini, Jaksa Hadirkan 2 Saksi Ahli, Salah Satunya Epidemiolog

"Iya, kalau itu berarti menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai fakta," jawab Trubus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trubus menilai, contoh kasus tersebut bisa disebut sebagai rekayasa, ada yang ditutupi atau disembunyikan.

"Kalau itu yang terjadi maka kategorinya adalah bohong. Kalau bohong itu sudah menjadi pelanggaran hukum, jadi mengakibatkan hukum, itulah kemudian ada pidananya," tutur Trubus.

Jaksa kemudian bertanya soal Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu salah satu yang didakwakan kepada Rizieq dalam kasus tes usap RS Ummi.

Adapn, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi "barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT Subsidi Gaji di Jakarta Mulai Dicairkan, Ini Syarat Dapatkan Bantuan Rp 1 Juta

BLT Subsidi Gaji di Jakarta Mulai Dicairkan, Ini Syarat Dapatkan Bantuan Rp 1 Juta

Megapolitan
BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,1 Miliar

BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,1 Miliar

Megapolitan
Pria 83 Tahun di Depok 3 Bulan Luka Parah di Kaki, Obati Sendiri Pakai Parutan Singkong

Pria 83 Tahun di Depok 3 Bulan Luka Parah di Kaki, Obati Sendiri Pakai Parutan Singkong

Megapolitan
Polsek Sawah Besar Kerahkan 300 Relawan untuk Jemput Warga yang Belum Divaksin

Polsek Sawah Besar Kerahkan 300 Relawan untuk Jemput Warga yang Belum Divaksin

Megapolitan
Terancam 10 Tahun Penjara dalam Kasus Prostitusi Anak, Cynthiara Alona Tak Ajukan Eksepsi

Terancam 10 Tahun Penjara dalam Kasus Prostitusi Anak, Cynthiara Alona Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Air Kali Krukut Meluap, Sejumlah Titik di Cilandak Timur Terendam Banjir hingga 100 Cm

Air Kali Krukut Meluap, Sejumlah Titik di Cilandak Timur Terendam Banjir hingga 100 Cm

Megapolitan
Pria Mengamuk dan Rusak Barang Minimarket di Pamulang, Polisi: Pelaku ODGJ

Pria Mengamuk dan Rusak Barang Minimarket di Pamulang, Polisi: Pelaku ODGJ

Megapolitan
Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pastikan Anggaran untuk Bayar Tunggakan Insentif Nakes Telah Siap

Pemkot Bekasi Pastikan Anggaran untuk Bayar Tunggakan Insentif Nakes Telah Siap

Megapolitan
PPKM, Stok Darah di Kota Bekasi Minim

PPKM, Stok Darah di Kota Bekasi Minim

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan 49.000 Pelaku Usaha dan UMKM Terima Vaksinasi Covid-19

Pemkot Bekasi Targetkan 49.000 Pelaku Usaha dan UMKM Terima Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
9 Agustus, Bansos Beras Disalurkan untuk Warga Jakarta Utara

9 Agustus, Bansos Beras Disalurkan untuk Warga Jakarta Utara

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Kekurangan Stok Plasma Konvalesen

PMI Kota Bekasi Kekurangan Stok Plasma Konvalesen

Megapolitan
Lurah Pondok Bambu Meninggal karena Covid-19, Wali Kota: Kita Kehilangan Putra Terbaik Jakarta Timur

Lurah Pondok Bambu Meninggal karena Covid-19, Wali Kota: Kita Kehilangan Putra Terbaik Jakarta Timur

Megapolitan
Anies Sebut Vaksinasi Covid-19 Dosis 2 Tidak Akan Dipercepat, Ini Alasannya

Anies Sebut Vaksinasi Covid-19 Dosis 2 Tidak Akan Dipercepat, Ini Alasannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X