Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Pegawai di Kota Tangerang Sempat Adukan Persoalan THR ke Disnaker, Dua Orang Belum Dapat Solusi hingga Kini

Kompas.com - 24/05/2021, 17:55 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang menerima 11 pengaduan dari karyawan swasta di Kota Tangerang perihal tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang bermasalah selama 19 April-10 Mei 2021.

Sebagai informasi, Disnaker Kota Tangerang sempat membuka posko pengaduan THR bermasalah selama tanggal tersebut di kantor mereka.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Tangerang Asep Rahmat mengaku, sembilan dari 11 orang itu telah menyelesaikan permasalahan mereka.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Tangerang Gelar Tes GeNose C19 Gratis

"Ada 11 pengaduan yang sudah masuk. Yang sembilan sudah ditangani, sisa dua pengaduan lagi," ungkap Asep melalui sambungan telepon, Senin (24/5/2021).

Dia menyatakan, seluruh pegawai itu sebelumnya mengadu soal THR mereka yang dibayarkan dengan cara dicicil.

Namun, sembilan pegawai yang mengadu akhirnya berhasil menyelesaikan perkara tersebut.

"Beragam penyelesaiannya, sebagian diselesaikan dengan bipartit ataupun ada kesepakatan langsung dengan karyawan," tutur Asep.

Asep menyebut, pihaknya tengah memantau mediasi antar dua pegawai yang THR-nya masih bermasalah dengan perusahaan masing-masing.

Baca juga: Pegawai Indomaret Dipidana gara-gara THR, Serikat Pekerja Akan Demo hingga Siap Ganti Rugi

Dua pegawai tersebut, imbuhnya, bekerja di PT ACS dan PT AAS.


"Kita akan memantau, tapi kami juga datangi ke sana. Lalu, mereka memberikan laporan ke kami soal hasil pertemuannya," ungkap Asep.

Dia menambahkan, jumlah pengaduan THR pada tahun ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu. 

Alasan meningkatnya pengaduan itu, lanjut Asep, lantaran pandemi Covid-19 yang memengaruhi kondisi sejumlah perusahaan.

"Kalau dibanding tahun kemarin, tahun ini lebih banyak (pengaduan soal THR). Faktor peningkatan intinya karena pandemi aja, makanya banyak perusahaan yang terdampak," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com