Wagub DKI: Pejabat yang Mundur Gentle, Tunjukkan Budaya yang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai banyaknya pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengundurkan diri.

Riza menilai, mundur dari jabatan adalah sikap gentle dan sebuah budaya yang baik.

Awalnya, Riza mengatakan, banyak penyebab yang menjadikan seseorang tak lagi mengemban jabatan.

"Karena meninggal dunia, karena sakit tidak mampu lagi, ada masalah hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan lain-lain, termasuk ya mengundurkan diri," kata Riza di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: 7 Pejabat DKI Mengundurkan Diri di Era Kepemimpinan Anies

Menurut Riza, hal itu lumrah dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Saya kira itu sesuatu yang biasa saja. Orang kan punya hak masing-masing untuk bekerja atau tidak bekerja," ujar Riza.

Riza pun tak mau memperdebatkan lebih jauh terkait alasan banyaknya pejabat DKI yang mundur.

Dia mengaku tak pernah membahas hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Enggak, yang namanya orang mundur, biasa, di mana-mana, itu hak ya. Enggak usah terlalu diperdebatkan. Orang kalau ingin mundur, itu hak ya," ucap Riza.

Baca juga: Tak Penuhi Target, Pejabat DKI Diminta Mengundurkan Diri atau Dicopot

Riza lalu menyinggung budaya di negara maju. Menurut dia, banyak pejabat di negara maju mundur jika merasa ada sesuatu yang tidak pas.

"Kalau kita ingin belajar dari negara-negara maju di dunia, orang itu karena sesuatu yang dirasa kurang pas, ya secara gentle ya mundur. Itu juga budaya yang baik," kata dia.

Saat ini setidaknya sudah ada tujuh pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengundurkan diri.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, pejabat di Pemprov DKI yang tidak mencapai target kinerja diberi dua pilihan, yaitu mundur atau diberhentikan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Bilang Ada Isu Alvin Wijaya Mundur dari Anggota TGUPP Terkait Mafia Jabatan

Menurut Marullah, Gubernur Anies Baswedan konsisten membuat target pembangunan prioritas yang disepakati bersama jajaran-jajarannya di Pemprov DKI.

"Hal tersebut sudah seperti kesepakatan bersama antara Gubernur dan jajaran terkait, bahwa mereka harus siap dievaluasi apabila tidak mampu memenuhi target yang dibuat," ujar Marullah, Minggu (23/5/2021), dilansir dari Antara.

Komitmen dan konsekuensi tersebut sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) pejabat DKI.

Marullah membantah isu soal pejabat DKI yang mundur karena tekanan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).