Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur Guru yang Unggah Konten SARA, Wagub DKI: Tugas Guru Mendidik, Bukan Urus Politik

Kompas.com - 27/05/2021, 07:00 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya telah menegur guru SD di Jakarta Selatan yang mengunggah konten bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.

Teguran tersebut, dijelaskan Riza, dilayangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik).

Baca juga: Di Balik Viralnya Konten Pembakaran Al Quran, Ternyata Ulah Mantan Pacar yang Sakit Hati...

"Pemprov melalui Dinas Pendidikan sudah menegur yang bersangkutan," ujar Riza di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Riza menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Dia pun meminta semua guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI untuk mematuhi regulasi yang ada.

Dia menekankan peran guru sebagai sosok teladan bagi murid-muridnya.

Sehingga, Riza berharap tidak ada lagi guru yang mengurusi persoalan di luar wewenangnya.

"Urusan politik enggak usah diurus oleh para guru. Guru tugasnya mendidik. Urusan lain-lain juga tidak usah. Jadi saya minta urusan guru tidak ada lain adalah menjadi pendidik yang baik," terang Riza.

Baca juga: Muncul Klaster Covid-19 di Pemukiman, Pemprov DKI Diminta Siaga

Kisah guru menggunggah konten SARA di media sosial ini sebelumnya dibeberkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Politisi PDI-P itu mengunggah konten dari guru itu di akun Twitter-nya, @imadya.

Ima mengaku kaget dan menyayangkan aksi yang diunggah oleh seorang guru berinisial MNT itu.

"Beberapa hari lalu saya melihat postingan ini di Twitter, dan saya kaget seorang guru bisa mem-posting hal seperti ini di grup para guru DKI," kata Ima.

Selain bermuatan SARA, Ima menilai konten tersebut merupakan hoaks dan sangat disayangkan dilakukan oleh seorang guru.

"Bagaimana kabar murid-muridnya? (jika gurunya seperti itu)," ujar Ima lagi.

Saat dihubungi pada Senin (24/5/2021), Ima meminta Disdik DKI untuk memberikan efek jera agar tidak ada kasus yang sama terjadi di masa depan.

Baca juga: Gerhana Bulan Total, Waspada Potensi Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 28-30 Mei

Menurutnya, sekadar permintaan maaf dari guru SD berinisial MNT itu tidak cukup.

"Dinas Pendidikan bisa beri efek jera lebih dari kasus SMA 58, karena kalau hanya permintaan maaf saja akan terulang lagi," kata Ima.

Dia menambahkan, peristiwa ini semestinya menjadi pelajaran penting dan tantangan Kepala Disdik DKI untuk membersihkan dunia pendidikan dari konten berbau SARA.

Adapun konten bermuatan SARA yang diunggah Ima tersebut merupakan pesan yang ditulis MNT di grup WhatsApp guru se-DKI Jakarta.

MNT mengunggah foto identitas seseorang dengan keterangan gambar berikut:

"Sertifikat izin masuk dari pemerintah Palestina tahun 1935 untuk Simon Perez sebagai cleaning service. Puluhan tahun kemudian ia menjadi PM Israhell dan mendzolimi serta membantai bangsa Palsetina..!! mirip dg cina masuk ke Indonesia unskill Labor bertahun2 tinggal di Indonesia tahu2 jadi presiden," tulis MNT.

Ima juga menggunggah surat pernyataan permohonan maaf MNT yang ditandatangani 20 Mei 2021.

"Postingan tersebut saya tidak bermaksud untuk menyinggung, menyakiti perasaan baik secara Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau jabatan tertentu. Hal tersebut hanya spontanitas atas keprihatinan terhadap Bangsa Palestina," tulis MNT.

(Reporter : Ihsanuddin / Editor : Nursita Sari)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com