Kompas.com - 28/06/2021, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus aktif Covid-19 di Jakarta per tanggal 27 Juni 2021 mencapai 57.295 kasus. Namun hingga saat ini belum ada tanda pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat untuk menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, ada beberapa pertimbangan yang membuat PSBB ketat atau lockdown tidak diambil.

"Pemerintah pusat apakah mengizinkan? Itu yang pertama," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Senin (28/6/2021).
Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown

Kebijakan lockdown atau karantina wilayah diketahui merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Konsekuensinya pun harus ditanggung oleh pemerintah pusat, mulai dari jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial hingga pengawasan karantina wilayah.

Pertimbangan kedua, terkait dengan keuangan Pemprov DKI Jakarta apabila membagi tugas dengan pemerintah pusat untuk menanggung dampak sosial dari kebijakan lockdown.

Baca juga: Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

"Kedua kalau diizinkan bagaimana keuangan DKI, kalau ada (uang), diizinkan (pemerintah pusat) ya mungkin bisa running (berlangsung)," ucap dia.

Sedangkan apabila Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk itu dan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja, Mujiyono menilai hal tersebut sulit terjadi.

Pasalnya pemerintah pusat tidak hanya mengurusi Jakarta, tetapi juga mengurusi berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Biaya PPKM Mikro Lebih Besar Dibandingkan Lockdown

"Kalau diizinkan tapi duitnya enggak ada, apakah pemerintah pusat mau bantu? Karena pemerintah pusat bebannya seluruh Indonesia," tutur Mujiyono.

Tiga pertimbangan ini yang dinilai membuat Jakarta ogah-ogahan menarik rem darurat untuk penanganan Covid-19.

Mujiyono sendiri menyebut belum mendengar Pemprov DKI mengajukan PSBB ketat atau lockdown ke pemerintah pusat.

"Belum (diajukan), nanti sebelum 5 Juli, nanti ada diskusi seperti apa. Belum ada berita, bahkan gue juga nanya mereka (Pemprov DKI) kebingungan," ucap Mujiyono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Megapolitan
Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan 'Meet and Greet' Terbatas di Monas

Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan "Meet and Greet" Terbatas di Monas

Megapolitan
Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Megapolitan
Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Megapolitan
Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Megapolitan
Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Megapolitan
Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Megapolitan
Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Megapolitan
Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Megapolitan
Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Megapolitan
Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.