Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan kurang lebih ada 99.450 penerima bantuan sosial tunai (BST) yang tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak bisa segera menerima bansos tunai karena data dobel sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) Karena masih ada data dobel 99.450 KPM itu data dobel dari Kementerian Sosial, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: 55.346 Warga Jakarta Pusat Dapat Bansos Beras 10 Kg

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Kekuarga untuk diberikan bantuan sosial.

Namun saat ini hanya 907.929 Kepala Keluarga yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

Baca juga: Anies: Beras Bansos di Jakarta Berupa Beras Premium dari Gapoktan

Premi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap melakukan pencairan segera apabila data dari Kemensos sudah cukup jelas.

Karena proses pencairan BST tidak memakan waktu lama ke rekening Bank DKI masing-masing penerima yang sudah dibagikan pada tahap sebelumnya.

"Uang yang memang masih kami tunda untuk ditop up kepada pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," ucap Premi.