Anies: Beras Bansos di Jakarta Berupa Beras Premium dari Gapoktan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras premium ke seluruh wilayah DKI Jakarta pada Kamis (29/7/2021).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, hal itu merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta.

"Bantuan ini dengan total penerima sebanyak 1.007.379 keluarga penerima manfaat," kata Anies dalam unggahan di akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis.

Dia menjelaskan, mulai hari ini warga penerima akan mendapat beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga.

Baca juga: Pembagian Bansos Beras Dimulai, Anies: Tiap Keluarga Akan Terima 10 Kg

"Kami berharap dengan bantuan ini maka keluarga-keluarga di Jakarta, khususnya yang sosio ekonomi rendah bisa terbantu di masa sulit seperti sekarang," ujar dia.

Meski dinamakan beras bansos, lanjut Anies, beras yang disalurkan adalah beras kualitas premium merek Sentra Ramos, Tjap Bunga, dan Ojolali. Beras-beras itu berkualitas baik dan diproduksi Food Station Tjipinang Jaya.

"Beras premium ini berasal dari hasil panen Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Indramayu, Karawang, Lampung, Ngawi, Sumedang dan Garut," kata dia.

Anies juga menjelaskan, bantuan itu merupakan bentuk dari kerja sama antar daerah rintisan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station Tjipinang Jaya.

"Jadi di satu sisi kita membantu keluarga yang terdampak di Ibu Kota, di sisi lain kita bekerja sama langsung dengan Gapoktan di berbagai daerah dan membantu menggerakkan perekonomian petani daerah," lanjut dia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, pada Rabu kemarin mengatakan penyaluran bansos beras tersebut akan berlangsung hingga 17 Agustus mendatang.

Distribusi bantuan akan akan disalurkan oleh petugas RT/RW setempat.

Selain itu, dari 1.007.379 KK calon penerima bantuan beras, sebanyak 99.763 KK belum dapat diberi bantuan karena ada proses pemadanan data bansos dari Kementerian Sosial. Karena itu, bansos beras akan diberikan terlebih dahulu kepada 907.616 KK di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.