Vaksinasi Jadi Syarat Ambil Bansos, Awalnya Dipuji Pemkot, Kini Dilarang Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Lurah Utan Panjang, Kemayoran, yang menjadikan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat mengambil bantuan sosial menjadi polemik.

Awalnya, kebijakan ini didukung oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat karena dianggap sebagai inovasi untuk mempercepat vaksinasi.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan mengatakan bahwa kebijakan itu melanggar.

Baca juga: Anies: Sertifikat Vaksin Tak Boleh Jadi Syarat Ambil Bansos

Kelurahan Utan Panjang menerapkan kebijakan kontroversial tersebut saat pembagian bantuan pangan non-tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial pada 29-31 Juli lalu.

Untuk mengambil bansos, warga yang telah terdaftar sebagai penerima harus membawa kartu tanda penduduk serta sertifikat vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.

Lurah Utan Panjang Amadeo mengatakan, ia sengaja menerapkan kebijakan tersebut untuk mempercepat vaksinasi. Sebab, masih cukup banyak warga yang belum divaksin. Saat kebijakan itu diterapkan, warga yang sudah divaksin baru mencapai 52 persen.

Baca juga: Pemkot Jakpus Ingatkan Lurah Tak Jadikan Vaksin sebagai Syarat Ambil Bansos

"Jadi kebijakan ini bukan untuk mempersulit warga untuk mendapat bantuan, kita hanya mendorong supaya vaksinasi ini bisa cepat," kata Amadeo saat dihubungi, Jumat (30/7/2021) pekan lalu.

Amadeo menegaskan, akses bagi warganya untuk mendapat vaksin tidak sulit. Warga Utan Panjang yang hendak divaksin cukup datang ke sentra vaksinasi di puskesmas kelurahan. Selain itu, pihak Kelurahan Utan Panjang juga menyediakan vaksinasi mobile di permukiman penduduk.

Namun, tetap saja ada resistensi dari masyarakat.

"Mereka alasannya macam-macam, ada yang takut, ada yang sakit," ujarnya.

Amadeo pun menilai kebijakan melarang warga yang belum vaksin untuk mengambil bansos ini cukup efektif. Ia mengeklaim banyak warga yang akhirnya bersedia divaksinasi agar bisa mengambil bansos.

"Banyak kemarin yang akhirnya bersedia divaksin, setelah itu mereka bisa langsung ambil bantuannya," ujar Amadeo.

Dinilai sebagai inovasi

Awalnya, langkah Lurah Utan Panjang ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengakui tidak ada aturan tertulis yang secara spesifik mengatur kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi dalam pengambilan bansos.

Namun, ia menilai, kebijakan itu adalah inovasi yang dilakukan lurah guna mempercepat proses vaksinasi.

Baca juga: Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

"Ini masuknya sebagai inovasi. Jadi masing-masing lurah punya inovasi untuk mempercepat vaksinasi," kata Irwandi.

Irwandi menyatakan, Pemkot Jakpus memang membebaskan tiap lurah untuk berinovasi selama tujuannya positif. Inovasi ini diperlukan karena masih banyak warga yang menolak vaksin akibat terpengaruh hoaks.

Dengan mensyaratkan bukti vaksin sebagai syarat pengambilan bantuan sosial, hal itu bisa memaksa warga untuk mengikuti vaksinasi.

Baca juga: Ikuti Instruksi Anies, Lurah Utan Panjang Tak Lagi Jadikan Vaksin Syarat Ambil Bansos

"Ini kan bantuan dari pemerintah. Saling take and give lah membantu pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mau menyuntik rakyatnya untuk mati, itu kan hoaks aja," kata Irwandi.

Irwandi meminta kebijakan ini tidak dipandang negatif sebagai upaya mempersulit masyarakat mendapatkan bantuan. Sebab, ia menegaskan bahwa vaksinasi di Jakarta saat ini bisa dilakukan dengan mudah.

"Jadi dia mau ambil (bansos), belum vaksin, hari itu juga dianterin ke tempat vaksin. Ayo langsung, habis divaksin langsung kita kasih," ujar Irwandi.

Dilarang Anies

Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak boleh menjadi syarat untuk mengambil bantuan sosial.

Anies menegaskan, syarat menunjukkan sertifikat vaksin hanya diperuntukkan bagi warga yang hendak melakukan kegiatan secara umum, seperti saat berkunjung ke mal atau restoran. Namun, ia melarang jika sertifikat vaksin menjadi syarat untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan.

"Semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan tidak boleh disambungkan dengan persyaratan (vaksin) itu. Tidak boleh," kata Anies usai meninjau vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021).

"Karena itu bansos untuk menyambung hidup. Tidak boleh, apa pun juga," sambungnya.

Saat ditanya mengenai adanya satu kelurahan di Jakarta Pusat yang mensyaratkan sertifikat vaksin untuk pengambilan bansos, Anies pun menegaskan bahwa lurah tersebut telah melakukan pelanggaran.

"Tidak boleh. Itu melanggar. Kalau bansos dibagi, kemudian dianjurkan vaksin boleh. Tapi, kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin tidak boleh," kata Anies.

Ikuti arahan Anies

Lurah Amadeo menyatakan akan mengikuti instruksi Anies tersebut.

"Kalau memang ada arahan terbaru kita ikutin sesuai arahan Gubernur. Kan kita mengikuti arahan pimpinan," kata Amadeo.

Menurut dia, pembagian BPNT dengan syarat sertifikat vaksin hanya berlangsung selama tiga hari, yakni pada 29-31 Juli 2021. Setelah itu, belum ada bansos lagi yang turun sehingga kebijakan serupa belum kembali diterapkan.

Ia memastikan ke depannya tak akan lagi menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat pengambilan bansos.

"Sekarang belum turun lagi, kalau memang ada lagi ya kita ikuti statement Gubernur," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakpus Irwandi akan segera mengingatkan semua lurah di wilayahnya untuk tak lagi menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat pengambilan bansos.

"Kita ikutin lah (instruksi Gubernur), nanti saya akan ingatkan kepada tim kita agar itu tidak dilakukan. Kalau udah pimpinan kita ngomong begitu, pasti akan kita ikuti," kata Irwandi.

Irwandi menyebutkan, sampai saat ini baru Kelurahan Utan Panjang yang menerapkan kebijakan tersebut. Ia memastikan setelah ada larangan dari Anies, kebijakan itu tak akan diterapkan lagi.

"Akan kita ingatkan kalau ada teman-teman yang begitu. Saya cek sih baru satu kelurahan itu saja. Mungkin kebetulan disitu (vaksinasi) sulit, karena orangnya banyak, padat juga di situ itu," ucap Irwandi.