JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Delta Djakarta Sarman Simanjorang mengundurkan diri setelah 3 tahun 4 bulan menjabat.
Sarman mengatakan, pengunduran dirinya berkaitan dengan tugas baru yang diberikan oleh Kementerian BUMN, yakni sebagai komisaris di PT Pertamina Geothermal Energy.
Pengunduran diri Sarman disebut karena aturan Komisaris BUMD DKI Jakarta yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN.
"Maka saya harus rela melepaskan posisi saya di PT Delta Djakarta Tbk," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Selasa.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPMI) DKI Jakarta mengatakan perjalanan karirnya sebagai Komisaris Utama PT Delta saat ditunjuk Gubernur Anies Baswedan April 2018 lalu.
Sarman ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan memiliki masa bakti hingga 2023. Saat dia memimpin dewan Komisaris, PT Delta Djakarta mampu menyetorkan deviden di tahun 2019 ke kas daerah sebanyak Rp 100,48 miliar dengan laba bersih Rp 317 miliar.
Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Berikan Kajian Pelepasan Saham PT Delta Djakarta
Di tengah gelombang pandemi Covid-19, Sarman juga menyebut PT Delta Djakarta masih bisa tumbuh positif dengan keuntungan Rp 123,5 miliar dan DKI Jakarta mendapat deviden Rp 52,5 miliar.
"PT Delta Djakarta mampu menyetor deviden sebesar itu ke kas Pemprov DKI Jakarta, hal ini membuktikan bahwa perusahaan ini sangat sehat dan memiliki prospek yang sangat bagus ke depan," kata Sarman.
Sarman akan digantikan oleh Roy Pakpahan yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisaris dan mendapatkan penugasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta sebagai Komisaris Utama.
Sebagai informasi komposisi pemegang saham PT Delta Djakarta terbesar adalah San Miguel dengan saham 58,33 persen, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebanyak 26,25 persen dan sisanya publik sebesar 15,42 persen.
Janji Anies jual saham PT Delta
PT Delta Djakarta menjadi sorotan di masa kepemimpinan Gubernur Anies karena janji kampanyenya yang berencana menjual saham perusahaan minuman bir itu.
Alasannya, Anies ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras dan menurutnya saham tersebut tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta.
"Dari sisi keuntungan juga tidak menguntungkan. Dari sisi kebutuhan warga, warga justru lebih membutuhkan ari bersih daripada air minuman keras. Jadi dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih," kata Anies (24/1/2017).
Perusahaan yang sudah didirikan sejak zaman kompeni itu ingin dilepas Pemprov DKI namun belum mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta hingga saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.