Anies dan Riza Beri Keterangan Tak Kompak Lagi, Sudah 5 Kali Sepanjang 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kembali tak kompak dalam memberi keterangan di depan publik. Kali ini, ketidakkompakan keduanya terlihat pada penggunaan istilah sanksi hukuman untuk Holywings Cafe di Kemang, Jakarta Selatan yang melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Anies menyebut, hukum yang dijatuhkan kepada Holywings adalah penutupan operasional sampai pandemi Covid-19 selesai.

"Kami akan melakukan tindakan dan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan Holywings kemarin, itu tidak akan dibiarkan dan ditutup sampai pandemi selesai. Makanya saya katakan ini pesan bagi semuanya," kata Anies, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Koreksi Anies, Wagub Riza Patria Sebut Holywings Kemang Ditutup Selama PPKM, Bukan Pandemi

Malamnya, Riza mengoreksi Anies. Riza mengatakan penutupan operasional Holywings bukan sampai pandemi berakhir tetapi sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selesai.

Menurut Riza, berakhirnya pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi dan bisa terjadi bertahun-tahun. Karena itu, sebutan sanksi "penutupan sampai pandemi berakhir" kurang tepat.

"Bukan sampai pandemi selesai, sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun," ujar Riza.

Bukan kali pertama

Perbedaan keterangan Anies dan Riza Patria di depan publik bukan baru kali ini terjadi. Sepanjang 2021, Kompas.com mencatat terjadi lima kali.

Awal tahun 2021, tepatnya pada 19 Januari, Riza menyebut Anies meminta pemerintah pusat turun tangan untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza.

Yang dimaksudkan, kata Riza, adalah pemerintah pusat bisa menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota sehingga fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Jakarta tidak banyak terbebani masyarakat dari sekitar Jakarta.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun.

Topik itu menjadi pemberitaan ramai karena seakan Anies telah angkat tangan. Hingga akhirnya pada 8 Februari 2021, Anies mengeluarkan pernyataan yang membantah telah angkat tangan terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Ingat waktu itu sempat ramai disebut Jakarta angkat tangan atau apa, sama sekali bukan, Jakarta menginginkan agar daerah-daerah (Bodetabek) itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat, karena kami pun dibantu pemerintah pusat," kata Anies.

Lockdown akhir pekan

Pernyataan yang tidak kompak juga terjadi ketika Riza Patria menyebut Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan demi mengurangi penularan Covid-19.

Pada 2 Februari 2021, Riza mengatakan Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan meneliti opsi tersebut untuk diterapkan di Jakarta.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan (lockdown akhir pekan) dari DPR RI dimungkinkan," kata Riza.

Tiga hari berselang, Anies membantah pernyataan wakilnya itu melalui siaran langsung video streaming di YouTube.

Baca juga: Tegaskan Holywings Ditutup Selama Pandemi, Anies: Pesan bagi Semua

"Jakarta tidak pernah merencanakan penerapan kebijakan lockdown akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media," kata Anies.

Dia bahkan membantah tidak pernah mempertimbangkan karena menilai lockdown akhir pekan bukan solusi yang harus diambil.

Karena Covid-19 menular tidak hanya di akhir pekan saja, ujar Anies, melainkan di setiap hari selama interaksi antar manusia tidak dibarengi dengan protokol kesehatan.

"Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari. Karena virus tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus menerus lewat siapapun juga," kata Anies.

Baca juga: Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Larangan bermain skateboard di trotoar

Perbedaan pandangan juga terjadi pada Maret tahun ini setelah pemain skateboard ribut dengan petugas Satpol PP karena bermain skateboard di trotoar.

Riza saat itu melarang penggunaan skateboard di trotar karena memang trotoar diperuntukan bagi para pejalan kaki.

"Olahraga skateboard di trotoar tidak boleh. Kan ada tempat yang sudah disiapkan. Pemprov menyiapkan (tempat bermain), pemerintah pusat di Senayan juga menyiapkan. Jadi kalau di situ (trotoar) warga banyak yang keberatan dan protes," kata Riza.

Pernyataan tersebut rupanya berseberangan dengan yang disampaikan Anies kepada pemain skateboard Satria Vijie.

Satria mengaku bertemu Anies dan mendapat restu menggunakan trotoar Jakarta untuk  bermain skateboard.

Anies hanya menyebut agar pemain skateboard menghormati pejalan kaki, menjaga kebersihan trotoar dan menerapkan protokol kesehatan saat bermain skateboard.

Larangan bawa kerabat saat kembali ke Jakarta

Pada Mei 2021 perbedaan pandangan kembali terjadi, Riza dengan jelas meminta kepada warga yang kembali dari aktivitas mudik untuk tidak membawa kerabat ke Jakarta.

"Kami mohon maaf bagi yang kembali ke Jakarta untuk tidak membawa (kerabat) seperti tahun-tahun selama ini, dari dulu setiap habis lebaran itu yang pulang kampung membawa temannya, saudaranya ke Jakarta," ucap Riza.

Riza mengatakan sebagai Ibu Kota, Jakarta sudah penuh sesak dan mungkin tidak bisa menampung orang lebih banyak lagi.

Terlebih saat ini masa pandemi Covid-19, tidak banyak pekerjaan yang bisa didapat dari menurunnya perekonomian di Jakarta.

"Kami mengimbau menyarankan di Jakarta sudah cukup padat sebagai ibu kota," ucap Riza.

Tapi lagi-lagi pernyataan ini dikoreksi Anies. Kali ini Anies bicara di depan awak media sekaligus di depan Riza Patria di depan Lobi Blok G Balai Kota DKI Jakarta.

Anies mengatakan tidak ada pelarangan masuk Jakarta bagi siapapun, entah kerabat pemudik atau orang yang melakukan mudik.

"Saya ingin garisbawahi bahwa kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta," ujar Anies.

Anies mengatakan semua antisipasi pencegahan Covid-19 di Jakarta bukan bermaksud untuk melarang orang masuk ke Jakarta.

Karena Jakarta, kata Anies merupakan milik warga Indonesia dan merupakan bagian dari Indonesia yang bisa didatangi kapan saja.

"Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta, karena Jakarta bagian dari Indonesia, siapa saja penduduk Indonesia bisa datang ke kota mana saja," kata Anies.