Ketua Komisi D Pertanyakan Efektivitas Sumur Resapan Cegah Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan efektivitas sumur resapan untuk pengendalian banjir Jakarta.

"Perlu dilakukan evaluasi lagi apakah efektif atau tidak," kata Ida dalam rapat laporan hasil pembahasan Komisi D terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2020 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Komisi E: Jakpro Minta Waktu Kaji Ulang Gelar Formula E

Selain harus dilakukan evaluasi, kata Ida, program sumur resapan seharusnya tidak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Ida, sumur resapan bisa dibangun dengan melibatkan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR).

"Dan mewajibkan kepada semua pihak dalam pembangunan bangunan baru wajib membuat sumur resapan yang dikaitkan dengan perijinan bangunan baru," tutur Ida.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 1,8 juta titik sumur resapan di seluruh Jakarta kecuali wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Baca juga: Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang Akui Punya Harta Rp 1,6 Triliun: Warisan Mertua

Hingga akhir tahun 2020, sumur resapan yang terealisasi hanya 3.964 titik saja. Realisasi ini jauh dari rencana Pemprov DKI Jakarta.

Namun Pemprov DKI Jakarta berdalih 1,8 juta titik sumur resapan tidak hanya dibuat di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja, melainkan akan dilanjutkan oleh kepemimpinan gubernur berikutnya.

"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria 24 Maret 2021.