Setelah Kota Tua, Sejumlah Kawasan Ini Diwacanakan Jadi Zona Rendah Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemprov DKI Jakarta disebut telah memetakan sejumlah kawasan yang akan menjadi zona rendah emisi low emission zone (LEZ).

Sebagai informasi, saat ini baru satu zona rendah emisi yang diberlakukan di Ibu Kota, yakni di kawasan Kota Tua, sebagai pilot project.

“Salah satunya adalah, mungkin dalam jangka waktu dekat ya, itu di kawasan Jalan Blora. Di samping itu ada beberapa kawasan seperti di Kemang, Danau Sunter,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas DKI Jakarta, Rudy Saptari, dalam diskusi daring yang digelar oleh Remotivi, Rabu (17/11/2021).

Rudy menjelaskan, kriteria utama kawasan yang mungkin diberlakukan zona rendah emisi merupakan kawasan-kawasan berorientasi transit-oriented development (TOD).

Baca juga: Jalan Blora depan Stasiun Sudirman Dicanangkan Jadi Zona Rendah Emisi

Ia juga bicara soal peluang kerja sama dengan PT MRT Jakarta yang saat ini juga mendesain beberapa kawasan berorientasi transit.

Dikutip dari situs resmi PT MRT Jakarta, ada sejumlah kawasan berorientasi transit yang dicanangkan di sekitar stasiun.

Sebagai contoh, ada TOD Dukuh Atas dan Lebak Bulus. Selain itu, ada rencana pengembangan TOD Blok M, Fatmawati, Cipete, hingga Senayan.

Namun, Rudy berujar bahwa belum ada kajian komprehensif terkait rencana penerapan zona rendah emisi selain di Jalan Blora.

Pasalnya, di zona rendah emisi, hanya kendaraan ramah lingkungan dan pedestrian yang diperbolehkan melintas.

Di Jalan Blora, Pemprov DKI Jakarta berencana membuatnya sebagai kawasan khusus pejalan kaki dan kendaraan ramah lingkungan.

Baca juga: Kebijakan Uji Emisi, Persatuan Bengkel Nilai Pemprov DKI Curiga kepada Masyarakat

Integrasi antara kereta rel listrik (KRL), MRT, hingga LRT Jabodebek juga akan dikerjakan di sana, selain pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM).

“Tentunya kita melihat bagaimana parameter apa saja yang menentukan suatu kawasan tersebut menjadi area LEZ. Tapi untuk diaplikasikan ke tempat lain itu sangat memungkinkan,” ujar Rudy.

“Apabila kita melarang kendaraan melintas di kawasan tersebut, tentunya kita harus memikirkan bagaimana agar kegiatan yang ada dilalui itu masih bisa beraktivitas, sehingga kita perlu siapkan untuk alternatif atau tempat parkirnya. Lalu ada daerah-daerah yang memang perlu adanya penanganan karena adanya kemacetan, itu pertimbangan kami untuk menentukan,” tambahnya.