Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Tahun Ini, 3.000 Warga Prasejahtera di Depok Dijadwalkan Terima Bansos Pangan

Kompas.com - 17/11/2021, 19:08 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Sekitar 3.000 warga prasejahtera di Depok dijadwalkan menerima bantuan sosial (bansos) pangan pada akhir tahun ini.

Bansos pangan merupakan salah satu dari tujuh manfaat penerima Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Kepala Dinas Sosial Kota Depok Asloe'ah Madjri mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyaluran bansos tersebut.

“Bansos pangan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Depok. Dalam penyalurannya harus dikelola secara benar dengan aturan, sehingga nantinya tepat sasaran," ujar Madjri dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Serba-serbi Kartu Depok Sejahtera, Janji Kampanye Idris-Imam yang Baru Terwujud

Ia mengatakan, penerima bansos pangan berasal dari data terpadu kesejahteran sosial (DTKS).

Namun, penerima bansos pangan hanya warga yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Depok Tri Redjeki Handayani menambahkan, bansos pangan KDS ini hampir sama beperti bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Sejumlah dana akan disiapkan untuk dibelanjakan kebutuhan pokok.

“Desember 2021 akan segera direalisasikan. Saat ini tahapannya sedang merancang juknis acuan pelaksanaan hingga evaluasi. Harapan kami dapat berjalan lancar agar tujuan dalam penanggulangan kemisikinan dapat terwujud,” kata Tri.

Baca juga: Idris Sebut Banjir di Depok Kiriman dari Kabupaten Bogor, Babai: Bukan Jawaban Pemimpin

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS), kartu untuk mengakses sejumlah layanan bantuan sosial bagi warga prasejahtera di Kota Depok.

"KDS akan distribusikan dalam dua jenis, yakni ATM berbasis kartu keluarga dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan resmi pada Kamis (16/9/2021).

Layanan KDS secara kertas didasarkan pada DTKS Kementerian Sosial.

Baca juga: Ini 7 Layanan yang Didapat dari Kartu Depok Sejahtera

Namun, Idris mengatakan, "Baik yang sudah masuk DTKS maupun yang belum terdaftar di dalamnya akan dibantu untuk diverifikasi sesuai regulasi".

Idris melanjutkan, Pemerintah Kota Depok akan terus memantau penyaluran KDS untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran.

"Melalui KDS, Pemkot Depok berharap dapat mengangkat derajat warga yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan,” ujar Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com