Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2021, 07:42 WIB
Vitorio Mantalean,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS), kartu untuk mengakses sejumlah layanan bantuan sosial bagi warga prasejahtera di Kota Depok.

Sebagai informasi, KDS merupakan salah satu dari janji-janji kampanye Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, Wali dan Wakil Wali Kota Depok terpilih, jelang Pilkada 2020 lalu.

Ketika itu, program KDS disinggung oleh Idris dalam acara debat publik perdana pada 22 November 2020, sewaktu hendak menutup debat. Ini merupakan kali pertama mereka memperkenalkan KDS.

"Dari semua yang kami paparkan di atas, saya Mohammad Idris dan wakil saya Imam Budi Hartono berkomitmen melaksanakan dua dari tiga tugas pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan dan pelayanan. Oleh karena itu kami akan mengeluarkan KDS (Kartu Depok Sejahtera)," ujar Idris.

Baca juga: Pemkot Depok Luncurkan Kartu Depok Sejahtera

Manfaat Kartu Depok Sejahtera

Imam melanjutkan, ada tujuh manfaat Kartu Depok Sejahtera.

Pertama, Imam menyebutkan, KDS bermanfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis atau BPJS gratis.

"Kedua, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Ketiga, jaminan kesediaan pangan. Keempat, bantuan renovasi rumah tak layak huni," tambah Imam.

KDS juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan santunan kematian. Selanjutnya, KDS bermanfaat bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan lanjut usia dan disabilitas berdaya.

"Ketujuh, pelatihan keterampilan, bantuan usaha dan penyaluran kerja," ujar Imam.

Kini, janji kampanye itu akhirnya telah terwujud.

Baca juga: Janji-janji Idris-Imam dalam Debat Pilkada, dari Kartu Depok Sejahtera hingga Pengaduan Digital

Integrasi data DTKS dan non-DTKS

Dalam peluncuran KDS, Idris berujar, bahwa layanan tersebut secara kertas didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Namun, Idris mengatakan, "baik yang sudah masuk DTKS  maupun yang belum terdaftar di dalamnya akan dibantu untuk diverifikasi sesuai regulasi".

Sehingga, program KDS disebut dapat mengintegrasikan data penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial maupun non-DTKS.

Idris mengeklaim, pihaknya akan terus memperbaiki DTKS agar datanya semakin tepat sasaran, valid, dan aktual.

 “Rencana kami akan buatkan aplikasi, di mana warga prasejahtera bisa mendaftar sehingga dapat diverifikasi dan menjadi lebih cepat diajukan (untuk menerima layanan) karena semua DTKS ada di pemerintah pusat," jelas Idris dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Ini 7 Layanan yang Didapat dari Kartu Depok Sejahtera

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com