Kompas.com - 23/11/2021, 08:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka penggelapan aset keluarga artis Nirina Zubir, Syahrudin, mengatakan bahwa mendiang ibu Nirina, Cut Indria Marzuki, sendiri yang meminta beberapa asetnya dibaliknamakan jadi Riri Khasmita.

"Ibunya memerintahkan diatasnamakan ibu Riri, termasuk atas nama anaknya juga diperintahkan untuk dibalik nama atas nama ibu Riri," kata Syahrudin, seperti dilansir Tribunnews, Senin (22/11/2021).

Menurut Syahrudin, ibu Nirina juga meminta Riri untuk menjual dan mengagunkan beberapa aset miliknya ke bank.

Baca juga: Pembelaan Riri Khasmita soal 6 Aset Keluarga Nirina Zubir yang Berpindah Tangan

"Alibi awal menjual ini adalah ibunya ini harus bayar pajak, bayar apa, kan asetnya banyak, sementara anaknya enggak ada yang peduli, makanya dibeli orang lain," kata Syahrudin.

Nirina Zubir bahkan telah menerima pembayaran dari beberapa aset yang sudah dijual ibunya kepada Riri Khasmita.

"Keluarga ibu Nirina pun menerima pembayaran, itu utang piutang, pembayaran dari ibu Riri," ucap Syahrudin.

Syahrudin menyebut pihak Riri memiliki bukti-bukti atas pembayaran tersebut.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir sekitar Rp 17 miliar, tiga di antaranya saat ini telah ditahan.

Sementara itu, dua tersangka lain saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Tiga tersangka yang telah ditangkap adalah ART keluarga Nirina, Riri Khasmita, dan suaminya yang bernama Edrianto, serta seorang notaris bernama Farida.

Penyidik menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mendalami perkara kasus mafia tanah tersebut.

Hal itu dilakukan untuk menelusuri aliran uang yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik keluarga Nirina senilai Rp 17 miliar.

Baca juga: ART Klaim Diminta Jual dan Agunkan Aset Majikan, Kuasa Hukum Nirina Zubir: Tak Bisa Dibuktikan

Para tersangka dijerat Pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan Pemalsuan Dokumen. Kemudian Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

(Penulis : Ira Gita Natalia Sembiring/Editor : Irfan Maullana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Megapolitan
Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Megapolitan
Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Megapolitan
Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Megapolitan
Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Megapolitan
Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Megapolitan
Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Megapolitan
Demo Selesai, Massa Petani dan Buruh Mulai Tinggalkan Kawasan Patung Kuda

Demo Selesai, Massa Petani dan Buruh Mulai Tinggalkan Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Kebakaran di Pasar Sentiong Sudah Padam, BPBD Tangerang Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Kebakaran di Pasar Sentiong Sudah Padam, BPBD Tangerang Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.