Ketika Anies Kembali Bergabung dalam Demo Buruh, Ikut Kritik UMP DKI dan Terpaksa Teken SK

Kompas.com - 30/11/2021, 06:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali kedatangan massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11/2021).

Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta meminta Anies mencabut surat keputusan (SK) penetapan UMP 2022.

Hal itu sehubungan dengan hasil uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonsitusional oleh MK," jelas Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta, Winarso, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Seperti 2 pekan sebelumnya, Anies kembali masuk ke barisan massa dan berdialog dengan para buruh, bahkan sempat duduk bersila di aspal Jalan Medan Merdeka Selatan.

Apa saja yang ia sampaikan?

1. Sepakat bahwa UMP DKI terlalu kecil

Anies kemudian bercerita bahwa dirinya pekan lalu mengirim surat kepada Kementerian Tenaga Kerja.

Karena formula penghitungan UMP 2022 dari pemerintah pusat, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, menghasilkan kenaikan upah hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen untuk buruh DKI Jakarta.

Nominal ini sudah dapat diprediksi sebelum SK ditetapkan, berdasarkan perhitungan yang sudah baku dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies di hadapan massa.

Baca juga: Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi 'Street Race'

Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi "Street Race"

Megapolitan
Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Megapolitan
Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Megapolitan
 Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Megapolitan
Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Megapolitan
Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Megapolitan
Pelaku Cabul 'Bruder Angelo' Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Pelaku Cabul "Bruder Angelo" Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tak 'Panic Buying' agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Masyarakat Diminta Tak "Panic Buying" agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Megapolitan
Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.