Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 01/12/2021, 08:09 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun di Monas, Jakarta, Sabtu (20/5/2017). ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/priAparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun di Monas, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran larangan pengajuan cuti dan larangan keluar kota untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang diunggah dari situs BKD DKI Jakarta, Selasa (30/11/2021) malam dengan nomor surat 79/SE/2021.

"Menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non ASN di lingkungan saudara untuk tidak bepergian melakukan perjalanan keluar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru)," tulis Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya.

Baca juga: Pemkot Tangerang Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Peraturannya

Dalam surat tersebut, Maria mengatakan larangan keluar kota dan pengajuan cuti berlaku sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2021.

Maria juga memberikan tiga pengecualian bagi pegawai yang hendak mengajukan cuti atau keluar kota.

Pertama, pegawai yang bertempat tinggal di wilayah aglomerasi sehingga setiap hari terpaksa melintas keluar masuk Jakarta.

Kedua, pegawai yang melaksanakan perjalanan keluar daerah untuk pelaksanaan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari kepala perangkat daerah masing-masing.

Baca juga: Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Terakhir, pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bepergian keluar daerah seperti sakit, proses bersalin atau alasan penting lainnya.

Maria meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak memberikan cuti kepada pegawai kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

"Pegawai ASN yang terbukti bepergian keluar daerah tanpa izin kepala perangkat daerah selama pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tulis Maria.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Program Anies cuma Bagus di Kata-Kata

Ketua DPRD DKI: Program Anies cuma Bagus di Kata-Kata

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Megapolitan
Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Megapolitan
Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Megapolitan
Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Megapolitan
Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Megapolitan
Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Megapolitan
5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

Megapolitan
Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.