Pemprov DKI Serahkan Dana Parpol Rp 27,2 Miliar, Terbanyak untuk PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dana bantuan keuangan sebesar Rp 27.255.145.000 kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

"Kita berharap ini (dana parpol) menjadi bekal bukan sekadar nilai rupiahnya tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Anies mengatakan, jumlah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan kebutuhan partai politik.

Baca juga: Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar 5,1 Persen...

Namun, Anies meminta parpol memaknai pemberian dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai amanat dari rakyat.

"Kalau berbicara tentang nilai tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut, tapi ini dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari APBD, berasal dari pajak warga Jakarta," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid I ini berharap agar bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik oleh partai politik, sehingga manfaat partai dapat lebih dirasakan masyarakat.

"Ini harapan kita dan kemunculan partai yang semakin maju, maka akan dirasakan oleh warganya. Konstituen elektoral pasti akan merasakan organisasi kepartaian tumbuh berkembang. Semoga ini (bantuan keuangan) bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi kemaslahatan bagi semua," kata Anies.

Baca juga: Tak Pakai APBD, Ini Sumber Pendanaan Formula E

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai yang paling banyak mendapatkan dana bantuan keuangan, karena meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019.

Seperti diketahui, dana bantuan keuangan yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilu.

Berikut jumlah dana bantuan keuangan yang didapatkan parpol dari APBD DKI Jakarta:

1. PDI-P: Rp 6,68 miliar

2. Gerindra: Rp 4,67 miliar

3. PKS: Rp 4,58 miliar

4. PSI: Rp 2,02 miliar

5. Demokrat: Rp 1,92 miliar

6. PAN; Rp 1,87 miliar

7. Nasdem: Rp 1,54 miliar

8. PKB: Rp 1,54 miliar

9. Golkar; Rp 1,50 miliar

10. PPP: Rp 884 juta