Imbas Kenaikan UMP DKI, Pemprov Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tombok Gaji PJLP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) diusulkan untuk menambah selisih kekurangan pembayaran gaji PJLP DKI Jakarta karena Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang naik 5,1 persen.

"Kan UMP sebelumnya bagi PJLP di bawah itu (UMP yang baru). Sekarang jadi Rp 4,6 juta tentu ada selisih (dari sebelumnya Rp 4,4 juta)," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/1/2022) malam.

Riza menjelaskan, selisih anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan akhirnya diambil dari anggaran BTT.

Baca juga: Revisi UMP DKI Jadi 5,1 Persen, Anies Akan Bayar Upah PJLP dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Namun Riza tidak mengetahui persis nilai BTT yang harus dialihkan untuk membayar gaji PJLP akibat kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

Selain itu, kata Riza, pengalihan BTT untuk gaji PJLP baru bersifat usulan yang harus dimintai persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Itu baru usulan, nilainya saya belum tahu persis berapa," ucap dia.

Namun pada prinsipnya, kata Riza, DKI Jakarta mengusulkan pengalihan BTT tersebut agar tanggungjawab pembayaran gaji PJLP sesuai UMP bisa terlaksana.

"Prinsipnya kita akan penuhi UMP yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI namun tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada," kata dia.

Baca juga: Apindo Berencana Gugat Anies soal UMP Jakarta 2022 ke PTUN Pekan Ini

Pemprov DKI naikkan UMP

Adapun pada 21 November 2021 Anies resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.

Namun, setelah itu Anies merevisi keputusan tersebut dengan siaran pers yang diunggah di situs pejabat pengelola informasi dokumentasi (PPID) DKI Jakarta pada Sabtu (17/12/2021).