Anies Minta PTM Disetop, Kemendikbud Hanya Setujui Pengurangan Kapasitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk bisa menghentikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Anies meminta PTM dengan100 persen siswa yang saat ini tengah berlangsung di ibu kota diganti dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu bulan kedepan. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lalu mengeluarkan kebijakan baru yang membolehkan daerah dengan PPKM Level 2 -termasuk Jakarta- mengurangi jumlah siswa yang mengikuti PTM menjadi 50 persen. 

Permintaan Anies ke Luhut

Anies Baswedan mengatakan, permintaan penghentian PTM 100 persen selama sebulan tersebut sudah disampaikan pada Rabu (2/2/2022) siang.

Ia menyampaikan permintaan itu langsung kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," ucap Anies, kemarin.

Baca juga: Anies Minta ke Luhut agar PTM di Jakarta Dihentikan Selama Sebulan

Anies menjelaskan, selama sebulan ke depan, pembelajaran tatap muka 100 persen diharapkan bisa diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam sebulan tersebut, Pemprov DKI akan terus memantau kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta.

Anies beralasan tidak bisa langsung menghentikan PTM sepihak. Sebab, saat ini DKI Jakarta masih terikat dengan PPKM level 2 yang mengharuskan PTM 100 persen tetap terselenggara.

Ketentuan seperti itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait penyelenggaraan PTM.

"Berbeda ketika dulu kita menggunakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), pada saat PSBB, keputusan PTM diatur melalui kewenangan gubernur," kata Anies.

Baca juga: PTM atau Belajar di Rumah? Saat Kebijakan Jokowi Bikin Bingung Pemerintah Daerah...

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa permintaan Anies tersebut tengah dipertimbangkan bersama empat kementrian yang menyusun keputusan soal pemberlakuan PTM 100 persen.

Empat kementerian itu yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

"Masih didiskusikan dengan empat kementerian yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," kata Jodi saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Anies Minta PTM 100 Persen Dihentikan Sementara, Jubir Luhut: Sedang Dipertimbangkan

KOMPAS.COM/DOK. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Ilustrasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Bukan Disetop, tapi Jumlah Siswa Dikurangi 

Sehari usai permintaan Anies diajukan kepada pemerintah pusat, Kemendikbud Ristek pun mengeluarkan kebijakan baru soal PTM di wilayah berstatus PPKM level 2. 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti, menyatakan mulai Kamis (3/2/2022) PTM terbatas di daerah PPKM Level 2 dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen.

“Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen,” kata Suharti kepada Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Pemerintah Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Daerah PPKM Level 2

Seperti diketahui, saat ini Jakarta dan wilayah penyangganya berstatus PPKM level 2. Perubahan kebijakan ini dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.

Lebih lanjut, Suharti menekankan, jika ada sekolah di wilayah PPKM Level 2 yang merasa siap melakukan PTM terbatas dengan kepasitas 100 persen, masih diperbolehkan. Ia mengingatkan, pelaksanaan PTM 100 persen tetap harus merujuk kepada SKB Empat Menteri yang telah ditetapkan pada 21 Desember 2021 dan memastikan tingkat penyebaran Covid-19 di wilayah itu harus terkendali.

“Sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen," ujarnya.

Baca juga: Bus Sekolah DKI Dimodifikasi agar Sopir Aman Angkut Pasien Covid-19

 Suharti juga mengatakan, Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenkes dan Kemenag telah menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM Level 2. Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM terbatas, agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai hari ini.

Selain itu, Suharti mengatakan, penyesuaian lainnya adalah terkait keputusan orangtua menentukan pelaksanaan PTM terbatas.

“Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” jelas Suharti.

Baca juga: Ketika Jokowi, Puan, dan Anies Minta PTM Dievaluasi, tetapi Tak Digubris Kemendikbud Ristek

Suharti juga mengatakan, pihaknya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus. Ia pun mengingatkan pentingnya pelaksanaan PTM dan pendekatan nondiskriminatif dalam hal mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19.

“Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya,” ungkapnya.