Penolak Konsep Tata Ulang Pasar Lama Akan Kirim Petisi ke Ombudsman hingga Mabes Polri

TANGERANG, KOMPAS.com - Ratusan warga yang tinggal di sekitar jalan Kisamaun, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, menandatangani petisi berkait penolakan konsep penataan ulang kawasan kuliner Pasar Lama.

Mochamad Sonni, salah satu dari 200 warga yang turut membubuhkan tanda tangan, berencana melayangkan petisi itu ke Ombudsman hingga Mabes Polri.

"Bisa ke Ombudsman, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sampai ke Mabes Polri," ucapnya saat ditemui, Jumat (11/2/2022).

Baca juga: 200 Warga Sukasari Bikin Petisi Tolak Konsep Tata Ulang Pasar Lama

Dia berharap, jika tak ada instansi di Kota Tangerang yang mendengarkan penolakan itu, maka instansi sekelas Ombusman dan lainnya bisa mendengarkan penolakan mereka.

Adapun Sonni sudah menyerahkan petisi tersebut ke DPRD Kota Tangerang pada Kamis (10/2/2022).

"Petisi ini dikirim ke semuanya lah, ngapain pusing-pusing. Kalau enggak ada yang dengerin di sini, ya sudah kita ke atas, masih ada kali yang denger di sana, kali. Pasti ada yang denger orang udah enggak beres (penataan ulang Pasar Lama)," paparnya.

Baca juga: Duduk Perkara Mengapa Warga Tolak Penataan Ulang Kawasan Kuliner Pasar Lama

"Ini kampung saya, keluarga di sini, enggak pernah saya resah di sini," sambung dia.

Sonny sebelumya mengungkapkan duduk perkara penolakan konsep penataan ulang tersebut.

Sebagaimana diketahui, terdapat sekitar 300 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan kuliner Pasar Lama di jalan Kisamaun.

Baca juga: Konsep Tata Ulang Pasar Lama Tak Disosialisasikan, Warga: Enggak Beres

Konsep penataan ulang yang diusung PT Tangerang Nusantara Global, BUMD milik Pemerintah Kota Tangerang, adalah menyediakan lapak untuk para PKL di badan Jalan Kisamaun mulai sore-malam hari.

Dengan demikian, kendaraan bermotor dilarang melewati Jalan Kisamaun saat para PKL beroperasi.

Sonni berujar, jika kendaraan bermotor tak dapat melewati Jalan Kisamaun, maka ambulans atau mobil pemadam kebakaran pun bakal menemui kesulitan saat dibutuhkan warga sekitar.

"Kalau terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, seperti kebakaran, lalu kalau ada yang sakit butuh ambulans, gimana?" sebutnya.

Berawal dari kekhawatiran itu lah warga menolak konsep penataan ulang yang dilakukan PT TNG.

Menurut Sonni, banyak warga yang memiliki pemikiran yang sama.

Dia menegaskan, konsep PT TNG yang tak mengizinkan kendaraan bermotor untuk melewati jalan Kisamaun juga melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berikut bunyi Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 2004:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan."