Buruh di Bekasi Tolak Aturan Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Anggap Pemerintah Tak Peka

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT hanya dapat dicairkan jika usia peserta BP Jamsostek mencapai 56 tahun.

Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bekasi Fajar Winarno mengatakan, pemerintah dinilai tidak peka dengan permasalahan masyarakat.

Baca juga: Minta Aturan Pencairan Ditinjau Ulang, Ketua DPR: JHT Hak Pekerja, Bukan Dana dari Pemerintah

"Masyarakat pekerja di Bekasi tentu saja menolak, karena ini bukti pemerintah tidak peka dengan permasalahan yang dihadapi buruh saat ini," kata Fajar, dikutip dari Tribunjakarta.com, Senin (14/2/2022).

Dia menjelaskan, dalam situasi pandemi seperti saat ini marak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga butuh dana cepat untuk menentukan masa depan para pekerja.

Sebab, proses pemberian pesangon dari perusahaan kerap diperselisihkan akibat dampak Undang-undang Cipta Kerja.

"Proses PHK mungkin teman-teman sudah tidak bekerja, tapi proses mendapatkan haknya harus nunggu proses perselisihan, ini menjadi persoalan," jelasnya.

Ia menilai pemerintah tidak mempedulikan kendala buruh atau pekerja yang di PHK atau terpaksa pensiun di usia dini dengan meneken Permen tersebut.

"Bayangkan sekarang teman-teman yang di-PHK usianya rata-rata itu 40, harus menunggu 16 tahun lagi untuk mendapat manfaat JHT," ucapnya.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Kebijakan Baru JHT Tidak Rugikan Pekerja

Terlebih di situasi sulit akibat Pandemi Covid-19 seperti saat ini, manfaat JHT akan sangat dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup.

"Dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, maka kebijakan itu (JHT cair di usia 56 tahun) sangat disayangkan, peraturan itu sangat disayangkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT hanya dapat dicairkan jika usia peserta BP Jamsostek mencapai 56 tahun.

Pjs Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji membenarkan aturan terbaru yang diterbitkan Menaker tersebut. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menurut Dian, program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, sehingga pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun.

Sementara itu, peserta masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.

Sedangkan untuk pencairan saldo JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Tolak Aturan Pencairan JHT di Umur 56 Tahun, Buruh Bekasi Singgung Soal PHK: Pemerintah Tidak Peka