Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jakarta Tidak Tambah Kapasitas Drainase agar Tidak Banjir? Ini Penjelasan Dinas SDA

Kompas.com - 01/03/2022, 14:36 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mengatakan bahwa banjir di Ibu Kota disebabkan hujan ekstrem yang tidak bisa ditampung oleh drainase dengan kapasitas seperti sekarang ini.

Pada 14 November tahun lalu, misalnya, Anies pernah berujar bahwa Jakarta bisa dipastikan banjir apabila curah hujan berada di atas 100 milimeter.

"Karena kapasitas daya tampungnya (drainase di Jakarta) satu hari 100 milimeter," ucap Anies akal itu.

Namun, DKI Jakarta enggan menambah kapasitas drainase agar hujan ekstrem bisa tertampung.

Baca juga: Kritik Anies Soal Banjir Jakarta, Fraksi PDI-P: Sudah Tahu Drainase Bermasalah, Kenapa Tak Diperbaiki?

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, drainase di DKI Jakarta dirancang berdasarkan curah hujan normal dan bukan untuk curah hujan ekstrem.

"Normalnya itu saluran drainase kita desain untuk hujan di bawah 50 milimeter, kalau sungai 100 milimeter itu standar kita," ucap Yusmada saat ditemui usai rapat kerja bersama DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Menurut Yusmada, seluruh drainase di kota-kota besar dirancang demikian.

Baca juga: Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dikritik, Anak Buah Anies Malah Gunakan Istilah Drainase Vertikal

Karena tidak semua drainase dikhususkan untuk menyambut hujan dengan intensitas lebat yang datang beberapa tahun sekali.

"Kalau semua saluran didesain untuk hujan yang terjadi sekali setahun atau lima kali setahun, kan tidak bisa didesain seperti itu," kata Yusmada.

Dia menjelaskan, penambahan kapasitas drainase akan memakan banyak lahan dan tempat. Sebab, untuk membuat drainase 50 milimeter saja, dibutuhkan lahan dengan lebar 2 meter.

"Agar kita bisa (menambah besaran) kapasitas (menjadi) 100 milimeter bisa dua kali lipat (membutuhkan luas lahan).

Yusmada bahkan bisa memastikan, tidak ada kota yang mendesain drainase mereka untuk mempersiapkan hujan ekstrem yang sangat jarang terjadi.

Pembangunan drainase, kata dia, dipastikan berdasarkan curah hujan normal yang paling sering terjadi.

"Kenapa enggak diperbesar, soalnya tidak ada di dunia ini desain berdasarkan hujan ekstrem," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com