Ketika Mahasiswa UI Minta Luhut Buka "Big Data" Penundaan Pemilu...

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat berdebat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Peristiwa ini terjadi di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok pada Selasa (12/3/2022). Ketika itu mahasiswa melakukan unjuk rasa bertepatan dengan pertemuan antara Luhut dan Rektor UI Ari Kuncoro.

Setelah melakukan pertemuan tertutup, Luhut didampingi Ari Kuncoro menemui puluhan mahasiswa pengunjuk rasa. 

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa mendesak agar Luhut membuka big data terkait aspirasi 110 juta masyarakat yang meminta agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 ditunda.

"Kami minta buka!" teriak mahasiswa.

"Dengerin anak muda, kamu enggak berhak nuntut saya. Karena saya punya hak untuk tidak memberi tahu," jawab Luhut.

Baca juga: Luhut Lagi-lagi Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu, Kali Ini Saat Debat dengan Mahasiswa UI

Tak puas dengan penjelasan Luhut, para mahasiswa tetap melontarkan desakan agar Luhut bersedia membuka big data tersebut. Bahkan, mereka menyebut Luhut otoriter.

"Otoriter nih," sahut mahasiswa.

"Kalau saya otoriter, saya enggak bakal samperin kamu," jawab Luhut.

Kemudian, para mahasiswa tetap bertahan dengan kehendaknya dan meminta Luhut membuka big data soal 110 juta warganet yang ingin pemilu ditunda.

Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus bertanggung jawab soal klaim big data tersebut.

"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.

"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.

Dalam perdebatan itu, Luhut menegaskan kepada para mahasiswa bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi yang Akhirnya Sampaikan Pemilu Tetap 14 Februari 2024, Wacana Penundaan Berakhir?

Kemudian, mahasiswa juga menyebut Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode. Hal ini berdasarkan pemberitaan di media massa.