Luhut Lagi-lagi Tolak Buka "Big Data" Penundaan Pemilu, Kali Ini Saat Debat dengan Mahasiswa UI

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk kesekian kalinya menyatakan menolak membuka big data terkait aspirasi 110 juta masyarakat yang meminta agar pemilu ditunda. 

Kali ini, Luhut menyatakan penolakan untuk membuka data itu saat ditagih oleh mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksi unjuk rasa di Kampus UI, Selasa (12/4/2022).

Luhut datang ke UI kemarin untuk bertemu Rektor UI Ari Kuncoro, dan disambut unjuk rasa oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa UI.

Setelah melakukan pertemuan tertutup, Luhut didampingi Ari Kuncoro pun menemui puluhan mahasiswa yang tengah menggelar aksi di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok.

"Mau kalian apa? Biar saya jawab," tanya Luhut kepada mahasiswa yang tengah berorasi.

Baca juga: Hampiri Mahasiswa yang Demo di UI, Luhut: Mau Kalian Apa?

Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa mereka ingin memprotes soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?" tanya Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.

Namun, Luhut menepis anggapan bahwa dirinya yang menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, ia hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput.

"Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut ke Mahasiswa soal Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode: Saya Tak Pernah Katakan Wacana Itu

Luhut Tolak Buka Big Data

Para mahasiswa yang belum puas dengan jawaban Luhut kemudian meminta bukti soal big data 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu yang pernah disebut oleh Luhut.

"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data," kata mahasiswa. 

"Dengerin. Saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut," jawab Luhut.

Baca juga: Didesak Mahasiswa UI Buka Big Data Penundaan Pemilu, Luhut: Kamu Enggak Berhak Tuntut Saya

Mendengar jawaban Luhut, para mahasiswa tetap bersikeras meminta dia membuka big data itu. Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya soal big data tersebut.

"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.

"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.

Baca juga: Temui Mahasiswa, Wakil Ketua DPR Pastikan Pemilu Tak Akan Ditunda dan Presiden 2 Periode