Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan BPK, Penyelenggara Formula E Masih Harus Setor "Commitment Fee" Senilai Rp 90,7 Miliar

Kompas.com - 20/06/2022, 12:42 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sejumlah uang tambahan yang harus disetorkan sebagai commitment fee penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Dalam Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021, BPK menyebutkan, PT Jakpro melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operation (FEO) sehingga total commitment fee yang harus dibayarkan sebesar 36 juta poundsterling.

Namun, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah membayar commitment fee sebesar 31 juta poundsterling.

"Sisa kewajiban commitment fee sebesar 5 juta poundsterling (setara Rp 90,7 miliar) akan dibayar oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD," tulis BPK, dikutip Kompas.com pada Senin (20/6/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Gandeng Swasta untuk Audit Gelaran Formula E

Temuan BPK tersebut berbeda dengan pengakuan PT Jakpro, yang menyebutkan tidak ada tambahan commitment fee selain biaya yang sudah disetorkan.

Managing Director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, angka pembiayaan commitment fee yang sebelumnya harus disetor sejumlah Rp 2,3 triliun berhasil dinegosiasi menjadi Rp 560 miliar saja.

PT Jakpro bernegosiasi dengan pihak Formula E Operation (FEO) selama dua malam agar pemotongan commitment fee bisa dicapai.

Baca juga: Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E

"Berat sekali untuk kami laksanakan (negosiasi), itu dua malam lanjut terus, Zoom meeting kita," kata Gunung saat ditemui, 6 Oktober 2021.

Pertemuan maraton selama dua malam tersebut membuahkan hasil.

Kewajiban membayar Rp 2,3 triliun hilang, digantikan Rp 560 miliar yang sudah disetor dan dijadikan untuk tiga tahun penyelenggaraan Formula E 2022, 2023, dan 2024.

Kata Gunung, negosiasi berhasil diterima pihak FEO karena alasan pandemi Covid-19 yang sempat melanda Jakarta hingga dua gelombang.

"Karena kondisi Covid, kami kan pakai taktik dalam negosiasi, sekarang dalam kondisi kami begini (pascalonjakan Covid-19) gimana? Kita turunkan juga (commitment fee) karena enggak mungkin juga terlaksana sesuai business plan awal yang kita buat," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com