Linimasa Perjalanan PDS HB Jassin, Sempat Dicurigai Ahok hingga Dirangkul Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan panjang pengalihan aset Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin rampung sudah.

Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Area Perpustakaan Gedung Panjang Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Dalam acara tersebut, Anies sempat mengenang soal janji kampanye pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

"Tentu kita mulai dengan bersyukur Allah SWT bahwa akhirnya sebuah ikhtiar panjang memasuki babak baru, sebuah rencana terwujud jadi kenyataan," kata Anies.

Baca juga: Resmikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Anies: Ini Salah Satu Janji Kampanye

Tunai janji kampanye Anies

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Ajip Rosidi, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Peresmian Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin menjadi momen penting dan bersejarah bagi Anies. Pasalnya, pengelolaan PDS HB Jassin ini menjadi satu dari 23 janjinya.

Menurut Anies, ada 23 janji yang dibawa saat kampanye Pilgub 2017, salah satunya adalah merevitalisasi PDS HB Jassin.

Kendati demikian, Anies mengaku sempat menemui banyak tantangan di awal kepemimpinannya untuk menghadirkan PDS HB Jassin. Sebab, kata Anies, pembangunan pusat dokumentasi perlu menunggu persetujuan berbagai pihak.

Ia berjanji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengelola pusat sastra tersebut dengan baik. Padahal, pengelola sempat menolak mempercayakan ribuan dokumentasi itu pada Pemprov DKI.

"Dan Pak Ajip (Ajip Rosidi, sastrawan) bilang, 'kami enggak percaya sama PNS. Saya enggak percaya sama pemerintah'," lanjut Anies.

Baca juga: Perhatikan Hal Ini jika Ingin Berkunjung ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di TIM

Namun, Pemprov DKI Jakarta kembali meyakinkan pihak HB Jassin untuk menghadirkan pusat dokumentasi sastra ini.

Keyakinan itu sebetulnya sudah Anies sampaikan saat awal menjabat. Sebelumnya sempat ada kekisruhan saat sejarawan JJ Rizal mengeluh soal Pemprov DKI yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin.

Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sudah pernah sudah menawarkan untuk mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, pegelola PDS HB Jassin menolak tawaran itu.

Terkatung-katung karena keterbatasan dana

Jessi Carina Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

PDS HB Jassin sejak lama mengalami keterbatasan dana dalam pengelolaan dokumentasi sastranya. Terlebih setelah mereka tidak lagi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2016.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman dan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah hanya diperbolehkan maksimal tiga kali berturut-turut.

Baca juga: Pahit Getir PDS HB Jassin, Sempat Terusir dari Rumah Sewa hingga Campur Tangan Ali Sadikin

Akibat keterbatasan dana, ruang pendingin yang rusak tak kunjung diperbaiki. Kegiatan Fumigasi untuk menjaga dokumen-dokumen agar terhindar dari jamur pun terhenti. Biaya perawatan dokumen memang tidak tersedia sejak tidak adanya dana hibah.

Melihat situasi itu pun, sejarawan JJ Rizal dan pengelola PDS HB Jassin mengeluhkan dana hibah yang tidak lagi mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, Ahok mengatakan dana hibah memang tidak bisa diberikan secara berturut-turut. Selain itu, Ahok menuding pengelola PDS HB Jassin tidak transparan dalam melaporkan penggunaan dana hibah mereka.

Gaji pegawai dari kantong Ahok

Setelah tidak mendapat dana hibah, nasib PDS HB Jassin bagai diujung tanduk. Demi menjaga eksistensi PDS HB Jassin, Ahok memberikan uang operasionalnya untuk gaji pegawai di sana.

"Sekarang kamu kira gaji pegawainya dari siapa? Uang operasional saya. Yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua!" ujar Ahok (29/8/2016).

Baca juga: Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!

Sementara itu, JJ Rizal pun membenarkan hal itu. Namun, dia menilai, uang operasional gubernur bukanlah uang pribadi Ahok.

Jika berasal dari uang pribadi Ahok, Rizal mengatakan hal ini justru semakin membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta abai terhadap PDS HB Jassin.

Sebab, itu artinya Pemprov DKI tidak mengalokasikan dana sepeser pun untuk pusat dokumentasi itu.

"Makanya, saya bilang, kalau Pak Ahok bilang 'itu duit gua', artinya ya Pemprov DKI betul-betul abai budaya," ujar Rizal.

Baca juga: Tanggapan JJ Rizal terhadap Tudingan Ahok soal Dana untuk PDS HB Jassin

Tarik ulur pengelolaan dokumentasi oleh DKI

DOK. Pemprov DKI PDS HB Jassin bermula dari koleksi dokumentasi sastra yang dihimpun oleh Hans Bague Jassin pada 1933, yang tercetus karena hobi Jassin dalam mengumpulkan karya sastra.

Penawaran penggabungan PDS HB Jassin di bawah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta dilakukan sejak 2011.

Cara itu dinilai menjadi menyatakan satu-satunya solusi agar PDS HB Jassin tetap bisa mendapatkan dana operasional adalah dengan menyerahkan kepemilikannya ke Pemprov DKI.

Dengan demikian, dana yang diberikan nantinya tidak lagi berbentuk dana hibah, tetapi anggaran rutin.

Baca juga: Pemprov DKI Siap Mempekerjakan Pegawai PDS HB Jassin

Namun, proses pertemuan keduanya dalam membahas rencana penggabungan terkesan tarik ulur. Menurut JJ Rizal, pengelola masih berkeberatan terhadap beberapa klausul yang ditawarkan Pemprov DKI.

"Pengurus yayasan mau dan bisa mengerti aturan itu, siap juga mau bergabung dengan BPAD, tetapi ada syarat-syarat yang kemudian diberikan. Ini berat di internal Yayasan PDS HB Jassin," kata Rizal, Selasa (30/8/2016).

Salah satu syaratnya adalah dokumen-dokumen yang disimpan di PDS HB Jassin akan menjadi milik Pemprov DKI. Sementara itu, almarhum Jassin berpesan agar koleksinya tetap menjadi milik pribadinya.

Harapannya, Pemprov DKI hanya membantu dalam segi pengelolaan. Selain itu, pengelola juga khawatir Pemprov DKI tidak bisa menjaga arsip-arsip itu.

Baca juga: Temui Ahok, Putra Sastrawan Ini Dukung PDS HB Jassin Dikelola Pemprov DKI

Ketua Yayasan PDS HB Jassin, Ajip Rosidi, saat itu pasrah jika tidak ada dana hibah yang diberikan kepada mereka. Mereka juga menyetujui jika Pemprov DKI ingin mengambil alih PDS HB Jassin.

"Memang dana hibah itu kan ada aturan tidak boleh terus-menerus diberikan kepada yayasan. Pak Ahok nih bagus juga, dia mencari jalan untuk dijadikan UPT," kata Ajip.

Meski demikian, proses pengambilalihan itu terkesan alot. Ajip mengatakan, rapat yang sudah beberapa kali mereka lakukan tidak membawa kemajuan apa-apa.

BPAD DKI sudah meminta kepada pengelola PDS HB Jassin untuk membuat daftar keinginan sebagai syarat. Hal itu mereka gunakan untuk mencantumkan syarat-syarat seperti jaminan pekerjaan untuk pegawai lama PDS HB Jassin.

Namun, BPAD DKI dianggap lambat merespons semua itu.

"Harusnya mereka panggil saya untuk berunding. Ini enggak ada reaksi. Bolak-balik rapat yang dibicarakan itu-itu juga," kata Ajip.

Baca juga: Kegelisahan Hati PDS HB Jassin soal Rencana Pengambilalihan oleh Pemprov DKI Jakarta

Cibiran Ahok soal foya-foya dari dana hibah

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri deklarasi Pilkada damai di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Ahok menuding uang operasional yang diberikan Pemprov DKI senilai Rp 2 miliar digunakan untuk pesta pora. Pernyataan itu diungkapkan Ahok karena menurutnya PDS HB Jassin menuntut untuk mendapatkan dana, tetapi menolak dimiliki oleh Pemprov DKI.

Ketua Dewan Pembina Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Ajip Rosidi, lantas mempertanyakan uang Rp 2 miliar yang disebut Ahok. Dia mengaku tak pernah sekali pun Pemprov DKI memberikan anggaran sebesar itu untuk HB Jassin.

"Tunjukkan kapan PDS HB Jassin foya-foya, itu penghinaan. Tunjukkan kapan foya-foya?" ujar Ajip, Kamis (8/9/2016).

Baca juga: Ketua PDS HB Jassin Merasa Terhina dengan Pernyataan Ahok soal Anggaran

Ajip menjelaskan, seluruh uang operasional yang diajukan ke Pemprov DKI tiap tahun digunakan untuk pembelian buku, langganan koran, serta digitalisasi dokumen yang memakan biaya cukup mahal.

Setiap tahun, kata Ajip, anggaran operasional yang diajukan oleh PDS HB Jassin sebesar Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar.

Namun, Ajip mengatakan anggaran tersebut tak pernah dipenuhi. Ajip mengatakan bahwa tiap tahun, anggaran yang diberikan Pemprov DKI terus berkurang.

Pada 2013, anggaran operasional yang diberikan sebesar Rp 1,2 miliar, pada 2014 anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, dan pada Rp 2015 anggaran yang diberikan berkurang cukup jauh, yaitu sebesar Rp 280 juta.

Baca juga: PDS HB Jassin: Ali Sadikin Beri Bantuan tetapi Tidak Ingin Jadikan Aset

Untuk 2016, Ajip mengatakan, ada anggaran untuk gaji 11 karyawan sebesar Rp 188,3 juta untuk tujuh bulan.

"Padahal tiap tahun ada triliunan yang tidak dipakai, enggak bakal dipakai foya-foya. Saya juga enggak bisa foya-foya," ujar Ajip.

Akhirnya, rencana pengalihan PDS HB Jassin kepada Pemprov DKI Jakarta pun menguap.

Janji Anies benahi PDS HB Jassin

Pada awal menjabat, Anies ingin memperhatikan soal dokumentasi sastra. Anies mengaku akan berkomitmen untuk mengubah situasi tersebut lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pada Kamis (2/11/2017), Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih PDS HB Jassin dan menjadikan sebagai Unit Pengelola Teknis (UPT).

Baca juga: Anies Ingin Jadikan PDS HB Jassin Terkemuka di Asia Tenggara

Dengan demikian, seluruh koleksi buku dan pegawai yang ada di sana akan diambil alih oleh UPT baru. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan digitalisasi terhadap seluruh dokumen sastra di sana.

"Kemudian kami akan mengangkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang jadi pengelola di yayasan HB Jassin untuk menjadi pengawas. Jadi pengawasnya adalah bapak ibu yang sekarang sudah mengelola," kata Anies saat itu.

Pada pemerintahan Ahok, Pemprov DKI juga sudah menawarkan kepada pengelola PDS HB Jassin agar bisa mengambil alih pusat dokumentasi itu.

Namun, mereka menolaknya. Salah satu alasannya adalah khawatir pegawai lama tidak diperbolehkan bekerja lagi di sana.

Baca juga: Anies: Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin adalah Harta Karun

Lebih lunak kepada Anies

Pengelola akhirya luluh menyerahkan aset PDS HB Jassin kepada Pemprov DKI Jakarta setelah berkomunikasi dengan Anies.

Kepala Koordinator Pelaksana PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti, mengatakan, keputusan lebih memilih tawaran Anies dibandingkan dengan Ahok merupakan keputusan Ajip Rosidi.

Meski tak mengetahui secara spesifik pertimbangan yang diambil, Ariyani menilai, keputusan tersebut terkait dengan cara dialog yang dilakukan Anies.

Baca juga: Kenapa PDS HB Jassin Lebih Memilih Tawaran Anies ketimbang Ahok?

"Itu kan semua keputusannya Pak Ajip. Kalau saya bilang mungkin trust (kepercayaan) ke Pak Anies," ujar Ariyani (7/11/2017)

Anies, kata Ariyani, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pihak PDS HB Jassin. Selain itu, Anies bercerita bahwa mantan ia juga mendokumentasikan dan menyimpan karya tulis milik keluarganya.

Ariyani menilai kesamaan itulah yang membuat Ajip akhirnya memercayakan pengelolaan PDS HB Jassin kepada Anies.

"Dia lihat mungkin cara Pak Anies menyampaikan, melobi, dan menceritakan bahwa Pak Anies mendokumentasikan karya-karya keluarganya, karya ayahnya. Pak Ajip lihat itu sehingga dia berharap kepada Pak Anies (terhadap pengelolaan PDS HB Jassin)," ujar Ariyani.

Resmi pindah tangan ke Pemprov DKI

Kompas.com/Sherly Puspita Taufiq Ismail dan para perwakilan pengurus Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Pertemuan antara sastrawan Taufiq Ismail dan para perwakilan pengurus PDS HB Jassin dengan Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018) jadi penanda resminya serah terima koleksi HB Jassin kepada Pemprov DKI.

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, penandatanganan serah terima ini menjadi salah satu wujud kepedulian Pemprov DKI terhadap pengarsipan karya sastra ibu kota.

Baca juga: Taufiq Ismail: Kebijakan Anies, Nafas Baru buat PDS HB Jassin

"Maka seluruh koleksi yang selama ini ada di PDS HB Jassin berikut perlengkapan lainnya akan beralih ke Pemprov DKI Jakarta termasuk sumber daya manusia yang selama ini mengelola (PDS HB Jassin)," ujar Catur.

Sastrawan Taufiq Ismail menarik nafas lega atas kebijakan Anies yang ia sebut senada dengan kebijakan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin.

Taufiq mengatakan, selama ini pengelolaan PDS HB Jassin terlantar karena dana dari Pemprov DKI yang tak mencukupi untuk memenuhi seluruh biaya perawatan.

"Yang terjadi hari ini luar biasa. Berapa tahun lamanya ini terlantar," ujar Taufiq, pada Rabu (24/1/2018).

Hingga akhirnya, Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin diresmkikan pada Kamis (7/7/2022).

(Penulis: Jessi Carina, David Olive Purba, Sherly Puspita, Sania Mashabi)