Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencabutan Izin ACT, Anies: Biarkan Proses Hukum Berjalan

Kompas.com - 11/07/2022, 05:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait pencabutan izin organisasi non-profit Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Kami menghormati proses hukum, apalagi proses audit. Biarkan aturan hukum yang menjadi rujukan. Kami ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan," ujar Anies di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (10/7/2022).

Anies menambahkan, ia tidak mau bertindak atau mengambil keputusan sebelum ada data.

Baca juga: Pemprov DKI Evaluasi Izin Operasional ACT di Jakarta

Sebagai penyelenggara negara, lanjut Anies, dirinya harus mengambil sikap yang bertanggungjawab.

"Dan dan salah satu sikap bertanggungjawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi, seperti ketika menangani Covid-19 lah. Menangani Covid-19 kan pakai data, pakai informasi lengkap," tutur Anies.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengevaluasi izin ACT setelah muncul dugaan penyelewengan donasi dana umat.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra, dikutip dari Antara, Kamis (7/7/2022).

Adapun SKPD yang sedang memproses evaluasi izin ACT salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Baca juga: Baznas DKI 2 Kali Kerja Sama dengan ACT untuk Jalankan Program Pemprov DKI

Benni tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan hasil evaluasi perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," tutur Benni.

ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.

Izin itu diperbarui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial telah mencabut izin PUB tersebut pada Selasa (5/7/2022).

"Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Arus Balik Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 14 April 2024

Puncak Arus Balik Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 14 April 2024

Megapolitan
RS Polri Berikan Pendampingan Psikologi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Berikan Pendampingan Psikologi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK89 Tanjung Priok-Taman Kota Intan

Rute Mikrotrans JAK89 Tanjung Priok-Taman Kota Intan

Megapolitan
Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Megapolitan
Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Megapolitan
Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Megapolitan
Ganjil Genap dan 'Oneway' di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Ganjil Genap dan "Oneway" di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Megapolitan
34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

Megapolitan
Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Megapolitan
3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

Megapolitan
Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Megapolitan
Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Megapolitan
Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Megapolitan
Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com