Fakta Baru Temuan Helipad di Kepulauan Seribu, Dibuat untuk Tarik Wisatawan dan Pernah Dipakai TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkap beberapa fakta berkait penemuan landasan helikopter atau helipad di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu.

Adapun keberadaan helipad itu ditemukan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat melakukan inspeksi mendadak di Kepulauan Seribu pada 30 Juni 2022.

Prasetyo menduga helipad itu ilegal. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tudingan itu dan memastikan helipad tersebut legal.

Baca juga: Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

Terkini, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi dimintai keterangan secara langsung oleh DPRD DKI Jakarta soal helipad tersebut.

Penjelasan bupati

Junaedi menyatakan, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki sebuah wisata religi di Pulau Panjang, yakni Masjid Sultan Mahmud Zakaria.

"Sudah kami launching bahwa di Pulau Panjang ada wisata religi, (yaitu) Masjid Sultan Mahmud Zakaria," papar Junaedi saat rapat evaluasi serapan anggaran kuartal II Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Bupati Sebut Helipad di Pulau Panjang Kepulauan Seribu untuk Tarik Wisatawan

Ia menyatakan bahwa Pulau Panjang tak memiliki akses jalan menuju Masjid Sultan Mahmud Zakaria, sedangkan helipad itu merupakan akses jalan menuju masjid tersebut.

Bahkan, berkenaan dengan itu, pemerintah setempat pernah mengecat helipad di pulau tersebut.

"Di sana enggak ada trotoar, jadi kami cat. Helipad yang kami cat untuk merapikan akses jalan menuju masjid," kata dia.

Junaedi menyatakan, salah satu fungsi keberadaan helipad itu adalah untuk estetika dan keindahan lanskap.

Oleh karena itu, ia berharap keberadaan helipad tersebut bisa menarik perhatian publik untuk berwisata religi ke Masjid Sultan Mahmud Zakaria.

"Jadi harapan kami ke depan bisa ada helikopter yang dari Bandara Pondok Cabe (di Tangerang Selatan), Bandara Halim Perdana Kusuma (di Jakarta Timur) untuk mendarat, dan destinasi wisata di Pulau Panjang," kata Junaedi.

Pernah digunakan oleh TNI-Polri

Dalam kesempatan yang sama, Junaedi menyatakan bahwa helipad di Pulau Panjang pernah digunakan TNI Angkatan Udara (AU) hingga kepolisian.

Ia mulanya menyinggung soal bencana alam yang terjadi di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu. Saat itu, terdapat helikopter dari TNI yang membawa bantuan sembako.

Baca juga: Bupati Sebut Helipad di Pulau Panjang Kepulauan Seribu Pernah Dipakai TNI-Polri

"Kemarin juga saat terjadi puting beliung di Pulau Kelapa Dua, alhamdulillah ada helikopter dari TNI (yang mendarat di helipad Pulau Panjang) membawa sembako untuk kedaruratan," papar Junaedi.

Selain TNI, menurut dia, pihak kepolisian juga menggunakan helipad di Pulau Panjang untuk keperluan kedaruratan bencana.

"Ketika ada darurat kebencanaan, banyak juga dari kepolisian mendarat di situ (helipad Pulau Panjang)," ucap dia.

Tak tarik biaya

Kemudian, Junaedi menegaskan bahwa pemerintah tidak menarik biaya pendaratan di helipad Pulau Panjang tersebut.

"Kami laporkan, di sana (helipad Pulau Panjang) tidak ada pungutan biaya terhadap helikopter yang akan mendarat," ucap Junaedi.

Di sisi lain, pemerintah setempat baru berencana menerapkan sistem retribusi bagi siapa pun yang mendarat di helipad tersebut ketika Masjid Sultan Mahmud Zakaria yang hendak dibangun sebagai tujuan wisata selesai didirikan.

Baca juga: Bupati Kepulauan Seribu Jelaskan Fungsi Helipad di Pulau Panjang Selama Ini...

Namun, sistem retribusi itu baru bisa diterapkan jika sudah ada regulasi yang mengatur, yakni berupa Peraturan Daerah (Perda).

"Iya harus ada regulasinya, harus ada Perdanya, yang itu harus kita bangun ke depan. Karena wisata ini (wisata religi) perlu ada kemudahan juga," ungkap Junaedi.

Helikopter disebut lebih murah...

Masih dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Pulau Panjang lebih murah dijangkau dengan menggunakan helikopter ketimbang kapal laut.

Pernyataan itu bermula saat Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mempertanyakan apakah wisatawan rela naik helikopter untuk menuju Pulau Panjang.

"Sebenarnya lebih murah (naik helikopter) kalau dibanding sewa kapal boat. Kalau untuk satu helikopter itu Rp 6-7 juta buat enam orang. Kalau boat kan bisa lebih dari itu," papar Junaedi, saat rapat.

Ditemui usai rapat, Junaedi kembali menyatakan bahwa penggunaan helikopter menuju Pulau Panjang lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan kapal laut.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa kapasitas penumpang yang diangkut oleh kapal laut cenderung lebih banyak.

"Hanya, dari kapasitasnya memang boat bisa banyak, helikopter kapasitasnya cuma enam orang," ucap Junaedi.

Dia menyatakan, warga bisa menggunakan helikopter menuju Pulau Panjang dari Bandara Pondok Cabe atau Bandara Halim Perdana Kusuma.

Penggunaan helikopter juga dinilai lebih cocok untuk pengunjung yang takut akan gelombang pasang laut.

"Yang takut dengan gelombang pasang, cuaca ekstrem, bisa menggunakan helikopter," tutur Junaedi.

Bangun masjid dibiayai pemilik pulau

Junaedi mengatakan, biaya pembangunan Masjid Sultan Mahmud Zakaria di Pulau Panjang berasal dari pemilik salah satu pulau di Kepulauan Seribu.

Namun, donatur tersebut bukanlah pemilik Pulau Panjang. Sebab, Pulau Panjang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ada pemilik pulau yang mau membiayai pembangunan masjid," sebutnya.

"Sebenarnya ini lebih ke amal ibadah pemilik pulau. Kami hanya menyambut baik mereka yang ingin membangun masjid," sambung dia.

Penjelasan soal masjid itu bermula dari pertanyaan yang dilontarkan Mujiyono soal anggaran pembuatan masjid.

Junaedi lantas menuturkan, Masjid Sultan Mahmud Zakaria merupakan objek wisata religi di Pulau Panjang. 

Helipad itu diperbaiki sebagai akses jalan menuju masjid sekaligus untuk menarik perhatian wisatawan.

Ditemui usai rapat, Junaedi menyatakan bahwa pemilik pulau tidak turut membiayai perbaikan helipad di Pulau Panjang.

Menurut dia, pemilik pulau hanya membiayai pembangunan Masjid Sultan Mahmud Zakaria.

"Bukan, (pemilik pulau membiayai pembangunan) masjid. Kalau helipad, kami yang merapikan, pemerintah. Yang mengecat kami juga," tutur Junaedi.

Saat ditanya lebih jauh soal siapa pemilik pulau yang membiayai pembangunan Masjid Sultan Mahmud Zakaria, Junaedi enggan menjawab.

"Ya orang kan punya pulau. Saya juga kalau punya uang bisa beli pulau," ujar dia.