Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah landasan helikopter atau helipad ditemukan di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, pada Kamis (30/6/2022).

Saat ditemukan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menduga bahwa helipad tersebut ilegal.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belakangan membantah tudingan itu. Ia memastikan bahwa helipad tersebut legal.

Baca juga: Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Helipad ditemukan saat sidak

Prasetio sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Seribu, Kamis. Saat itu, ia menemukan landasan helikopter atau helipad yang diduga ilegal.

"Saya tadi menemukan, salah satunya ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Ini kan aset DKI. Kenapa ada helipad di situ?" kata Prasetio di Kepulauan Seribu, Kamis.

"Kalau kami tidak datang ke sini, mana kita tahu di sini ada helipad, kok ada helipad tapi enggak lapor ke kami. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman!" lanjut dia.

Menurut Prasetio, lahan yang digunakan oleh swasta harus memberi pemasukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, selama ini, kata dia, helipad tersebut tidak memberikan pemasukan untuk Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

"Dan dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Kan itu ada duitnya bos. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," ujar dia.

Oleh karena itu, ia berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu melalui Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Ia pun akan mengkaji siapa saja okum yang bermain terkait pengadaan helipad tersebut.

"Yang saya dengar juga ada oknum bupati yang mendapatkan dua vila di sini gara-gara bangun kayak gini. Fungsi saya kan jalan sekarang sebagai fungsi pengawasan," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menghambat investasi di Kepulauan Seribu.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Pulau Panjang, Ini Penjelasan Bupati Kepulauan Seribu

Namun, investasi itu tentunya harus transparan dan tetap sesuai aturan. Oleh karena itu ia berniat memanggil bupati terkait.

"Kalau dia (bupati) bisa memberikan argumentasi yang jelas, kita enggak ada masalah," ucap dia.