Kompas.com - 17/08/2022, 21:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebanyak 85 persen warga dan bangunan di DKI Jakarta tidak diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal itu, kata dia, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa Pemprov DKI menggratiskan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Sementara untuk NJOP lebih dari Rp 2 Miliar diberikan faktor pengurang berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan dan pembebasan 10 persen.

Baca juga: Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Sedangkan objek pajak selain rumah tinggal dibebaskan pembayarannya sebesar 15 persen.

"Jadi, dengan kebijakan ini, maka 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB," kata Anies di kawasan Mangga Besar, Rabu (17/8/2022).

"Yang nilainya di atas Rp 2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itupun ada pengecualiannya," ujar dia.

Anies mengatakan, tidak ada kota di Indonesia yang memiliki nilai jual objek pajak khusus untuk tanah setinggi Jakarta.

Namun, Pemprov tidak ingin memberlakukan kebijakan PBB yang dampaknya dapat membuat masyarakat kehilangan rumahnya karena tidak bisa membayar pajak.

Baca juga: Saat Anies Ingin Punya Foto Kenang-kenangan Bersama Istri di Monas...

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 ini.

"Dan kita harus ingat bahwa rumah tempat kita tinggal itu kebutuhan dasar setiap manusia, kebutuhan dasar setiap keluarga. Karena itu, bagi pemerintah kami melihat pajak sebagai pendapatan untuk membiayai pembangunan," ujarnya.

"Manusia hidup itu perlu sandang, pangan, dan papan itu kebutuhan dasar. Kalau kami terus-menerus meningkatkan pajak papannya, pajak rumah, bangunan pajak bumi, itu sama seperti pemerintah secara sopan mengusir warganya dari tempat mereka tinggal," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Megapolitan
Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Megapolitan
Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Megapolitan
20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

Megapolitan
Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Megapolitan
Jalan Bank II Mampang Prapatan Terendam Banjir 20 Sentimeter

Jalan Bank II Mampang Prapatan Terendam Banjir 20 Sentimeter

Megapolitan
Pemprov DKI Berencana Perluas Akses Pejalan Kaki di Rasuna Said, Seperti Kawasan Sudirman

Pemprov DKI Berencana Perluas Akses Pejalan Kaki di Rasuna Said, Seperti Kawasan Sudirman

Megapolitan
Puluhan Bangunan Liar di Kota Tangerang Digusur, Polisi Kerahkan 575 Personil

Puluhan Bangunan Liar di Kota Tangerang Digusur, Polisi Kerahkan 575 Personil

Megapolitan
Penambahan Jalur Sepeda Permanen Tak Lagi Pakai Beton, Dishub DKI: Karena Memakan Jalan

Penambahan Jalur Sepeda Permanen Tak Lagi Pakai Beton, Dishub DKI: Karena Memakan Jalan

Megapolitan
Kronologi Penembakan di Tambora oleh Pria Berjaket Ojol

Kronologi Penembakan di Tambora oleh Pria Berjaket Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 10.047 Angkot di Jakarta Sudah Terintegrasi JakLingko pada 2030

Pemprov DKI Targetkan 10.047 Angkot di Jakarta Sudah Terintegrasi JakLingko pada 2030

Megapolitan
Jasad Waria Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Salon di Bekasi

Jasad Waria Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Salon di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.