Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengguna Transportasi Publik Didorong Imbas Harga BBM Naik, DTKJ: Kontribusinya Baru 9,86 Persen

Kompas.com - 13/09/2022, 05:30 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dijadikan momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

"Kenaikan harga BBM tersebut harus dapat dijadikan momentum untuk akselerasi peningkatan penggunaan angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta," ujar Haris dalam penjelasannya kepada Kompas.com, dikutip Senin (12/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Naik, DTKJ Minta Subsidi Transportasi Jakarta Dihitung Ulang

Berdasarkan data dari DTKJ, kontribusi penggunaan moda angkutan umum di Ibu Kota hanya sekitar 9,86 persen. Angka itu turun menjadi 4,21 persen pada 2020.

Jika perhitungan dilakukan dengan memasukkan ojek daring dan angkutan sewa khusus (ASK) maka penurunan terjadi dari 28,32 persen pada 2019 menjadi 8,00 persen pada 2020.

Menurut Haris, perlu ada kolaborasi seluruh pihak dalam menyosialisasikan peningakatan penggunaan angkutan umum.

"Sehingga target moda share penggunaan angkutan umum sebesar 60 persen pada tahun 2030 dapat terealisasi," ujar Haris.

Haris juga mendorong Pemprov DKI mengimplementasikan secara masif tarif terintegrasi Transjakarta, Moda Raya Terladu (MRT) Jakarta dan Lintas Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 10.000.

Adapun kebijakan tersebut yang telah mendapatkan penetapan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022.

Baca juga: Harga BBM Naik, DTKJ Minta Subsidi Transportasi Jakarta Dihitung Ulang

Seperti diketahui pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, serta harga BBM non-subsidi Pertamax. Hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Sabtu (3/9/2022). Kenaikan harga BBM berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

Dengan adanya kenaikan itu, harga Pertalite dari sebelumnya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Sementara itu, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax, dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com