Buruh hingga "Driver" Ojol Bakal Demo di DPR/MPR dan Balai Kota DKI Jakarta Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih berlangsung. Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar demo pada Rabu (21/9/2022).

Pengemudi ojek online (ojol) dan serikat buruh berencana menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

"Rencana aksi unjuk rasa menonjol tanggal 21 September 2022 di DPR dan Balai Kota DKI Jakarta," ujar Zulpan dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Menurut Zulpan, para pengemudi ojol akan melaksanakan demo di depan Gedung DPR/MPR RI mulau pukul 10.00 WIB.

Sedangkan serikat buruh, lanjut Zulpan, bakal berdemo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta dengan jumlah massa sebanyak 150 orang.

Baca juga: Buka-bukaan Progres Proyek PT MRT, Anggaran Bengkak hingga Temuan Obyek Diduga Cagar Budaya

"Ojol 250 orang, kemudian Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) 150 orang," ungkap Zulpan.

Tuntutan yang dibawa oleh pengemudi ojol dan buruh antara lain menolak kenaikan harga BBM dan menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Law Cipta Kerja.

Selain itu, massa aksi juga menyuarakan kenaikan upah minimum kerja (UMK) 2022 dan juga penyesuaian tarif untuk ojol.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikan harga BBM jenis pertalite, solar dan pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca juga: Anggota TNI Emosi dan Todong Pistol Saat Laju Mobil Berpelat Dinasnya Terhalang di Tol Jagorawi...

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.