JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 3.500 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tiga titik pada Rabu (21/9/2022).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima kepolisian, terdapat tiga titik demonstrasi pada Rabu ini.
Dua titik aksi demonstrasi berada di wilayah DKI Jakarta, yakni di depan Gedung Balai Kota dan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
"Aksi demonstrasi di Balai Kota digelar oleh serikat buruh, sedangkan di DPR/MPR oleh pengemudi ojek online (ojol)," ujar Zulpan dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
Selain itu, lanjut Zulpan, aksi demonstrasi juga bakal berlangsung di wilayah Kota Tangerang.
Baca juga: Buruh hingga Driver Ojol Bakal Demo di DPR/MPR dan Balai Kota DKI Jakarta Hari Ini
Unjuk rasa tersebut akan digelar oleh elemen mahasiswa di Kampus Raharja Tangerang Kota dengan jumlah massa sedikitnya 50 orang.
"Personel pengamanan demo hari ini 3.500 orang dari Polda Metro Jaya, dibantu unsur TNI dari Kodam Jaya," ungkap Zulpan.
Adapun tuntutan yang dibawa oleh pengemudi ojol dan buruh dalam aksi demonstrasi kali ini antara lain menolak kenaikan harga BBM dan menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Law Cipta Kerja.
Selain itu, massa aksi juga menyuarakan kenaikan upah minimum kerja (UMK) 2022 dan juga penyesuaian tarif untuk ojol.
Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Baca juga: Kurir Sicepat Demo Kantor Pusat, Tak Terima Statusnya Diubah dari Karyawan Jadi Mitra
Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.
Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.