Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Petani Demo di Patung Kuda, Tagih Janji Jokowi soal 9 Juta Hektar Tanah

Kompas.com - 24/09/2022, 13:36 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).

Pantauan Kompas.com di lokasi, demonstrasi digelar oleh massa aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mereka masing-masing mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk yang bernada protes di bawah mobil komando.

Di tengah aksi unjuk rasa itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Indonesia, Rury menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin soal penyediaan lahan untuk para petani.

"Pemerintah sudah berjanji akan mendistribusikan 9 juta hektar sesuai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi Maruf Amin, tapi kenyataannya sampai saat ini masih sangat minim," ujar Rury di lokasi unjuk rasa, Sabtu.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa Buruh dan Petani Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Rury menambahkan, para petani sejauh ini disebut masih mengalami kriminalisasi dan penggusuran di tengah perjuangan menuntut hak atas tanah.

"Bahkan, kita banyak mengalami kriminalisasi, kita mengalami penggusuran terhadap perjuangan perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah," ucap Rury.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh partai buruh yang menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, para buruh mendesak pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan petani dengan memastikan memiliki lahan untuk mata pencarian.

Selain itu, massa aksi juga akan meminta pemerintah untuk tidak ada kriminalisasi terhadap petani ketika mereka berjuang untuk mewujudkan reforma agraria.

Baca juga: 1.700 Personel Gabungan Dikerahkan Buat Amankan Demo Petani dan Buruh di Patung Kuda Hari Ini

Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi adalah menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak hanya merugikan buruh, melainkan Tetapi juga berdampak buruk bagi petani.

"Juga akan disuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam," kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang turun.

Padahal, kata Said Iqbal, harga BBM di beberapa negara yang lebih baik dibandingkan dengan pertalite dan solar bisa dijual dengan harga lebih murah.

“Karena itulah, dalam aksi para petani di Istana, kami juga akan tegas menolak kenaikan harga BBM,” ucap Said Iqbal.

Baca juga: Massa Buruh dan Petani Bakal Demo di Patung Kuda, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Omnibus Law

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com