Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Kompas.com - 25/09/2022, 16:47 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, jumlah target pembangunan rumah down payment (DP) Rp 0 menurun karena menyesuaikan dengan masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, disebutkan bahwa target rumah RP Rp 0 menjadi 9.081 unit.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hendak membangun 232.214 unit.

Riza menyatakan, masa jabatan Pj Gubernur DKI tak akan selama masa jabatan Anies-Riza.

Baca juga: Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Karena itu, dalam RPD 2023-2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0.

"Itu kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu PJ Gubernur. Pj Gubernur kan cuma dua tahun (menjabat) ya," sebutnya ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).

"Kan beda, kalau Anies sama saya kan lima tahun (menjabat) itu waktu yang cukup untuk membangun rusunawa," sambung dia.

Sebagai informasi, hingga menjelang masa jabatan Anies-Riza berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, pembangunan rumah dengan DP Rp 0 terdampak pandemi Covid-19, sehingga tidak mencapai target.

Baca juga: Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap Resmi Dipasarkan Setelah Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," ujar Sarjoko, 8 September 2022.

Karena alasan pandemi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memangkas target pembangunan rumah DP Rp 0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta.

Dalam draf perubahan RPJMD, dari 10.460 unit hunian DP Rp 0, Pemprov DKI menargetkan 6.971 unit dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, sedangkan 3.489 unit lainnya disediakan oleh BUMN.

Namun, usulan perubahan RPJMD itu hingga kini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com