Kompas.com - 29/09/2022, 08:46 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, komika Soleh Solihun membagikan cerita soal dugaan praktik pungutan liar (pungli) pembayaran pajak tersebut melalui akun Twitter @solehsolehun pada Selasa (27/9/2022).

Ia yang bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lima tahunan kemudian melakukan cek fisik kendaraan.

Namun, pada saat proses cek fisik kendaraan itu, Soleh mengaku dimintakan uang Rp 30.000 oleh oknum petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Baca juga: Cuitan Viral Soleh Solihun Kena Pungli, Ini Prosedur Perpanjangan STNK di Samsat

Padahal, seharusnya biaya tersebut tidak ada. Artinya, biaya tersebut bisa dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, berikut ini biaya penerbitan STNK:

  • Penerbitan STNK Baru kendaraan motor roda dua dan 3: Rp100.00.
  • Perpanjang STNK kendaraan motor roda dua dan 3 per lima tahun: Rp100.000.

 

  • Penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih: Rp200.000.
  • Perpanjang STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih: Rp200.000.

 

  • Pengesahan STNK kendaraan roda 2 dan 3: Rp25.000.
  • Pengesahan STNK kendaraan roda 4 atau lebih: Rp50.000.

Baca juga: Terkena Pungli di Samsat Polres Jaksel, Soleh Solihun Mengaku Tak Tahu Cek Fisik Kendaraan Gratis

  • Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan roda 2 dan 3: Rp60.000.
  • Penerbitan TNKB kendaraan roda 4 atau lebih: Rp100.000.

 

  • Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru maupun ganti kepemilikan kendaraan roda 2 dan 3: Rp 225.000.
  • Penerbitan BPKB baru maupun ganti kepemilikan kendaraan roda 4 atau lebih: Rp 375.000.

Adapun cek fisik merupakan prosedur awal untuk perpanjang STNK 5 tahunan, di mana petugas akan mengecek dan menggesek nomor rangka serta nomor mesin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak disebutkan harus membayar biaya cek fisik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Kepulauan Seribu Benarkan Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust

Pemkab Kepulauan Seribu Benarkan Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust

Megapolitan
Besok Buruh Akan Demo Besar-besaran di Balai Kota Tolak Kenaikan UMP DKI 2023 Rp 4,9 Juta

Besok Buruh Akan Demo Besar-besaran di Balai Kota Tolak Kenaikan UMP DKI 2023 Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Dishub Jakpus Akui Kurang Personil, Tak Bisa Awasi Semua Jalur Sepeda

Dishub Jakpus Akui Kurang Personil, Tak Bisa Awasi Semua Jalur Sepeda

Megapolitan
Polisi Kembali Temukan Mantra Tertulis di Kain Dalam Rumah Keluarga Tewas di Kalideres

Polisi Kembali Temukan Mantra Tertulis di Kain Dalam Rumah Keluarga Tewas di Kalideres

Megapolitan
Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust, Warga: Datang Sendiri Tanpa Harus Dipancing

Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust, Warga: Datang Sendiri Tanpa Harus Dipancing

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Pengedar Narkoba di Bojonggede, 6 Plastik Klip Isi Sabu Disita

Polisi Tangkap Seorang Pengedar Narkoba di Bojonggede, 6 Plastik Klip Isi Sabu Disita

Megapolitan
Anggaran Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Naik Jadi Rp 916 Miliar

Anggaran Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Naik Jadi Rp 916 Miliar

Megapolitan
Inovasi dan Langkah Konkret Pemprov DKI Jakarta Atasi Banjir

Inovasi dan Langkah Konkret Pemprov DKI Jakarta Atasi Banjir

Megapolitan
Sempat Berhenti 50 Menit akibat Gangguan Listrik, Perjalanan KRL Lintas Pasar Minggu-UI Kembali Normal

Sempat Berhenti 50 Menit akibat Gangguan Listrik, Perjalanan KRL Lintas Pasar Minggu-UI Kembali Normal

Megapolitan
Pembangunan LRT Kelapa Gading-JIS Ditunda dan Belum Jelas Nasibnya

Pembangunan LRT Kelapa Gading-JIS Ditunda dan Belum Jelas Nasibnya

Megapolitan
Harga Telur Ayam Mencapai Rp 34.000 Per Kg, Pemprov DKI: Karena Pemintaan Tinggi

Harga Telur Ayam Mencapai Rp 34.000 Per Kg, Pemprov DKI: Karena Pemintaan Tinggi

Megapolitan
Soal Revitalisasi Trotoar Margonda, Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Depok Jangan Takut Libatkan Publik

Soal Revitalisasi Trotoar Margonda, Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Depok Jangan Takut Libatkan Publik

Megapolitan
Jalur Sepeda di Bendungan Hilir Diterobos Angkot, Dishub Janji Kerahkan Petugas Mulai Sore Ini

Jalur Sepeda di Bendungan Hilir Diterobos Angkot, Dishub Janji Kerahkan Petugas Mulai Sore Ini

Megapolitan
Petugas PPSU Kesal Lihat Warga Buang Sampah Sembarangan, Sampai Lapor ke Satpol PP jika Teguran Tak Mempan

Petugas PPSU Kesal Lihat Warga Buang Sampah Sembarangan, Sampai Lapor ke Satpol PP jika Teguran Tak Mempan

Megapolitan
Politisi PKS Sebut Perombakan Direksi Jakpro oleh Heru Budi Sarat Kepentingan Politik

Politisi PKS Sebut Perombakan Direksi Jakpro oleh Heru Budi Sarat Kepentingan Politik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.