Wacana Hapus Program Rumah DP Rp 0 hingga Gejolak Internal Jakpro Diperdebatkan dalam Rapat Anggaran DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provonsi (Pemprov) DKI rampung mengikuti rapat hari kedua di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022)

Dalam rapat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Sejumlah program yang sempat disinggung adalah rumah down payment (DP) Rp 0, kemacetan, hingga penggunaan electronic traffic law enforcement (ETLE).

Baca juga: DPRD DKI Bahas Rancangan Kebijakan Umum APBD 2023 di Bogor

Minta rumah DP Rp 0 dihapus

Pertama-tama, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI menghapus program rumah dengan DP Rp 0 dan lebih fokus membangun rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta itu mulanya bertanya soal langkah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp 1,2 triliun.

"Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Rp 0 atau perumahan rusun sewa (rusunawa)?" kata Gembong.

Ia lantas menyarankan DPRKP DKI fokus terhadap pembangunan rusunawa daripada pembangunan rumah DP Rp 0, program yang dicetus eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Pejabat Dagelan di Jakpro Disingkirkan

Jika hanya fokus pada pembangunan rusunawa, maka Gembong yakin anggaran perumahan  masih bisa ditekan dan dialihkan ke program lain.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," tutur Gembong.

"Kalau bicara DP nol rupiah, mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI), DP nol rupiah ini DP abal-abal," sambung dia.

Ia menilai sasaran penghuni rumah DP Rp 0 sudah bergeser.

Awalnya, penghuni rumah DP Rp 0 sejatinya mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pada kenyataannya, cicilan per bulan begitu tinggi sehingga yang bisa menjangkau adalah masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta-Rp 14 juta.

Baca juga: PDI-P Minta Pemprov DKI Hapus Program Rumah DP Rp 0, Fokus Bangun Rusunawa

"MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta, saya kira sudah bukan orang miskin lagi," imbuh Gembong.

Pangkas penanganan kemacetan

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran penanganan kemacetan Ibu Kota dipangkas dari Rp 9,3 triliun menjadi Rp 8,5 triliun dalam APBD 2023.

Ismail mengaku kaget saat mendengar usulan anggaran penanganan kemacetan dipangkas.

"Terkait Dishub, saya terkejut di sini. Kami kemarin sepakat mengatasi kemacetan dan ternyata ada restrukturisasi yang signifikan dari Rp 9,3 triliun menjadi Rp 8,5 triliun," kata Ismail.

Dengan pemangkasan anggaran itu, ia khawatir penanganan kemacetan nantinya masih menggunakan metode konvensional.

Baca juga: Mencari Obat Mujarab Kemacetan Jakarta...

Padahal, telah ada kesepakatan antara Pemprov DKI-DPRD DKI untuk menangani kemacetan menggunakan teknologi.

"Saya khawatir upaya mengatasi kemacetan sifatnya konvensional. Pada beberapa pertemuan sebelumnya itu, kami sudah mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi, IT (information technology)," ujar dia.

"Kami tidak mengagendakan upaya mengatasi kemacetan yang tidak memanfaatkan teknonolgi tersebut," imbuh Ismail.

Debat soal ETLE

Saat rapat, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo sempat membahas tentang ETLE bersama Gembong Warsono.

Syafrin mulanya berujar, penegakkan tata tertib berlalu lintas diharapkan dapat meningkat setelah pemasangan ETLE diperluas.

"Kami akan berkolaborasi dengan rekan-rekan Polda Metro Jaya terkait dengan optimalisasi penegakan hukum dengan ETLE yang diperluas," kata dia.

Baca juga: Catatan Seputar ETLE: Masih Ada Celah Pungli hingga Peringatan Tak Asal Pinjamkan Kendaraan

Usai Syafrin memaparkan hal ini, Gembong bertanya apakah ETLE efektif untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

"Soal ETLE, itu seberapa persen ngaruh untuk ngatasin macet?" tanya Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta itu kepada Syafrin.

Menjawab hal tersebut, berdasar koordinasi dengan kepolisian, Syafrin menyebut bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas menurun sebanyak 30 persen usai ETLE diterapkan di Ibu Kota.

Dengan penurunan itu, menurut Syafrin, kinerja lalu lintas di jalan yang ber-ETLE meningkat.

"Artinya begitu pelanggaran lalu lintas rurun, maka kinerja lalu lintas di ruang lalu lintas yang ada ETLE-nya itu meningkat," klaim dia.

Syafrin kemudian mencontohkan, di kawasan Sudirman-Thamrin yang terinstal ETLE di hampir seluruh sudutnya, kecepatan lalu lintas berada di atas 35 kilometer per jam saat waktu tertentu di jam sibuk (rush hour).

"Contohnya di kawasan Sudirman-Thamrin, yang notabene sudah dipasang full ETLE, di sana pada saat tertentu kecepatan lalin itu di atas 35 kilometer per jam dalam waktu sibuk," tutur dia.

Baca juga: Jadi Bahasan Panas Dishub DKI-Komisi A DPRD, Efektifkah ETLE Kurangi Macet?

Ia melanjutkan, dengan contoh tersebut, ETLE dinilai dapat memengaruhi ketertiban pengendara kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

"Artinya, itu (ETLE) menyumbang cukup besar dari sisi peningkatan kinerja lalu lintas dengan (ditunjukkan) adanya ketertiban berlalu lintas masyarakat," ucap Syafrin.

Singgung Jakpro

Saat rapat masih berlangsung, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat merespons serius munculnya tiga rangkaian bunga yang menyinggung masalah internal di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Karangan bunga yang menyindir Jakpro itu muncul di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa kemarin.

Mulanya, Prasetio meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani menjelaskan tentang salah satu progres BUMD DKI.

Baca juga: Soal Karangan Bunga Bagian dari Nepotisme, Ini Jawaban Jakpro

Kemudian, kepada Fitria, Prasetio juga bertanya tentang kemunculan rangkaian bunga itu.

"Bunga-bunga di Balai Kota (terkait Jakpro) bagaimana itu?," tanya Prasetio kepada Fitria.

Menurut Fitria, jajarannya tengah memanggil PT Jakpro terkait konteks tiga rangkaian bunga itu.

BP BUMD DKI juga sedang menginvestigasi kemunculan rangkaian bunga tersebut.

"Proses panggil Pak (Prasetio), dan investigasi lebih lanjut (terkait) kondisi di dalam (PT Jakpro)," sebut Fitria. Prasetio kemudian bertanya tentang 'Si Cantik' yang tercantum dalam salah satu rangkaian bunga tentang PT Jakpro itu.

"Dirut SDM (PT Jakpro) selingkuh? Maksud 'Si Cantik' siapa?" tanya Prasetio.

"Kami masih proses penyelidikan di dalam," jawab Fitria.

Prasetio lantas menegaskan, PT Jakpro merupakan BUMD DKI terbesar.

Pejabat yang bermasalah di PT Jakpro sebaiknya disingkirkan agar tak mengganggu kinerja perusahaan. 

Baca juga: Punya Mandat Kelola TIM, Jakpro Janji Fasilitas Terus Terawat hingga 100 Tahun ke Depan

"Tolong ini Bu jadi perhatian. Karena bukan apa-apa, Jakpro ini kan kita proyeksikan sebagai salah satu BUMD terbesar di DKI, ya. Kalau buat dagelan aja, mending kita singkirin orang-orang seperti itu," urai Prasetio.

Dalam foto yang diterima Kompas.com, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'."

Di bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

Karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bawahnya ada tulisan "M.Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Baca juga: Muncul Karangan Bunga Tolong Selamatkan Jakpro dan Jakpro Bagian dari Nepotisme di Balai Kota DKI

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".