Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apindo Tak Setuju Pengaturan Jam Kerja di Jakarta, Minta Pemprov Urai Macet dengan Cara Lain

Kompas.com - 02/11/2022, 20:15 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cenderung tidak setuju dengan rencana pengaturan jam kerja di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Apindo Nurjaman mengatakan, pihaknya sebetulnya siap menerima apa pun keputusan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita akan lihat seperti apa, tetapi masukan kami masih tidak (diterapkan sekarang)," ujar Nurjaman kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

Nurjaman lebih berharap Pemprov DKI mengurai kemacetan dengan mengatur pergerakan kendaraan.

Baca juga: Rencana Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Terkendala Regulasi, Dishub DKI Cari Solusinya

"Dari hasil FGD kan bottle neck kemacetan hanya di wilayah (Jakarta) Selatan sama Pusat, sebagai penunjang kemacetan tertinggi. Itu sekatnya dulu diurai," kata Nurjaman.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menerima usulan dari pengamat hingga asosiasi pekerja soal pengaturan jam kerja di Ibu Kota.

Usulan-usulan itu disampaikan dalam acara focus group discussion (FGD) uji coba pengaturan jam kerja di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022).

Acara itu dihadiri oleh Nurjaman, Wakil Ketua Kadin Heber Simbolon, pengamat tata kota Yayat Supriatna, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan, hingga Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Deny Isworo.

Baca juga: Pengaturan Jam Kerja Belum Mendesak, Harusnya Jadi Imbauan Saja

"Prinsipnya semua masukan dan pengamat, kami tampung, kami terima, dan nanti kami sampaikan (hasil FGD)," ujar Wakil Kepala Dishub DKI Chaidir kepada awak media, Selasa kemarin.

Chaidir belum bisa memastikan apakah Dishub DKI akan mengeluarkan aturan jam kerja dalam bentuk imbauan, keputusan gubernur, atau peraturan gubernur.

Sebab, rencana pengaturan jam kerja itu terkendala regulasi.

Jika dikeluarkan dalam bentuk kepgub atau pergub, pengaturan jam kerja tidak ada payung hukumnya.

"Nanti bentuknya kemungkinan kami akan bahas lagi. Nanti kami lihat bentuknya, apakah bentuknya imbauan, atau pergub, atau kepgub," kata Chaidir.

Dalam FGD itu, Nurjaman meminta Pemprov DKI menyediakan sarana transportasi yang terintegrasi. Setelah itu baru pengaturan jam kerja.

"Dimungkinkan untuk mengubah jam kerja pada sektor-sektor pelayanan publik, misalnya ASN dan sebagainya," kata Nurjaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satpol PP Jakbar Bakal Bina Pedagang Makanan yang Pakai Bahan Kimia dan Tidak Steril

Satpol PP Jakbar Bakal Bina Pedagang Makanan yang Pakai Bahan Kimia dan Tidak Steril

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor Naikkan Sedikit Harga Dagangan Selama Jualan di PRJ

Pedagang Kerak Telor Naikkan Sedikit Harga Dagangan Selama Jualan di PRJ

Megapolitan
Polisi Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Polisi Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Megapolitan
Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina Akan Dibina dan Diberikan Wawasan Kebangsaan

Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina Akan Dibina dan Diberikan Wawasan Kebangsaan

Megapolitan
Ketika Jokowi Blusukan ke Stan Jakarta Fair di Malam Pembukaan, Pengunjung Langsung Berkerumun

Ketika Jokowi Blusukan ke Stan Jakarta Fair di Malam Pembukaan, Pengunjung Langsung Berkerumun

Megapolitan
Polisi Tangkap Paman yang Diduga Cabuli Kakak-Beradik di Tapos Depok

Polisi Tangkap Paman yang Diduga Cabuli Kakak-Beradik di Tapos Depok

Megapolitan
Heru Budi: Berawal dari Pameran Kecil, PRJ Bertransformasi Jadi Modern

Heru Budi: Berawal dari Pameran Kecil, PRJ Bertransformasi Jadi Modern

Megapolitan
Temukan Mie Berformalin di Kota Tua, BBPOM Peringatkan Masyarakat Hati-hati Beli Mie Kuning Kiloan

Temukan Mie Berformalin di Kota Tua, BBPOM Peringatkan Masyarakat Hati-hati Beli Mie Kuning Kiloan

Megapolitan
Kanit K9: Kalau Anjing Tantrum, Bisa Jadi Ada yang Salah dengan Pawangnya

Kanit K9: Kalau Anjing Tantrum, Bisa Jadi Ada yang Salah dengan Pawangnya

Megapolitan
Bahagianya Pedagang Kerak Telor Menyambut Jakarta Fair 2024: Senang Bisa Dagang Lagi...

Bahagianya Pedagang Kerak Telor Menyambut Jakarta Fair 2024: Senang Bisa Dagang Lagi...

Megapolitan
Sidak Pedagang di Kota Tua, BBPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks dan Formalin

Sidak Pedagang di Kota Tua, BBPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks dan Formalin

Megapolitan
Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Rugi Rp 14 Miliar akibat Dirampok

Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Rugi Rp 14 Miliar akibat Dirampok

Megapolitan
Tak Terima Motornya Dilempari Batu, Pria di Koja Aniaya Empat Orang dengan Parang

Tak Terima Motornya Dilempari Batu, Pria di Koja Aniaya Empat Orang dengan Parang

Megapolitan
Kanit K9: Sebenarnya Anjing Itu Tidak Perlu Dipukul...

Kanit K9: Sebenarnya Anjing Itu Tidak Perlu Dipukul...

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Curanmor di Bogor, Ada yang Ditembak karena Melawan

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Curanmor di Bogor, Ada yang Ditembak karena Melawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com