Kegelisahan Warga Rawajati Lihat Rumah Tetangga Satu per Satu Digusur untuk Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Siti Aminah (55) resah.

Warga RW 07 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan itu merupakan salah satu dari 20 warga yang belum menerima uang kompensasi pembebasan lahan program normalisasi Kali Ciliwung.

Pencairan uang ganti rugi itu tersendat karena Siti dan 19 warga lainnya tidak memiliki surat kepemilikan lahan atau sertifikat.

Ditemui di halaman rumahnya, Siti Aminah bercerita bahwa sudah tiga bulan lebih menanti kepastian pemerintah membayar ganti rugi tempat tinggalnya yang akan digusur.

"Apapun yang mereka minta dari kita yang non sertifikat, kita itu sudah kita siapkan karena kan bu RW share. Butuhnya seperti surat waris, PM 1 itu semua sudah kita siapkan semua," kata Siti Aminah, Rabu (9/11/2022).

"Tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan itu dibayar. Lihat suasana kanan kiri sudah dibongkar," sambung Siti Aminah.

Baca juga: Mengintip Suasana Pembongkaran Rumah di Rawajati Terkait Normalisasi Kali Ciliwung

Siti semula beranggapan, ia tetap akan menerima pembayaran ganti rugi karena adanya kesepakatan dalam pertemuan dengan pemerintah.

Ia menyebut, dalam pertemuan itu, warga yang tak mempunyai sertifikat dijanjikan mendapat kompensasi sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Meski nilai ganti ruginya lebih kecil daripada warga yang memiliki sertifikat, namun Siti mengaku bisa menerima tawaran pemerintah itu.

"Per meter itu kalau enggak salah (NJOP) Rp 4,6 juta. Kami sudah terima dengan nilai itu," kata Siti. 

Baca juga: Duduk Perkara 20 Warga Rawajati Belum Terima Kompensasi Normalisasi Kali Ciliwung

Namun Siti mempertanyakan mengapa kompensasi yang dijanjikan itu tak kunjung cair hingga kini. 

Kegelisahan Siti Aminah kian menjadi setelah bangunan yang berada di sebelah kanan dan kiri rumahnya sudah dibongkar usai menerima pembayaran.

Total, ada 43 rumah di RW 07 yang sudah mendapatkan kompensasi pembebasan lahan.

Opsi pindah ke rusun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyatakan, ia memiliki dua opsi bagi warga yang akan digusur untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.