Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi D DPRD DKI Tunda Bahas Program Bangun Hutan, Anggarannya Dinilai Terlalu Besar

Kompas.com - 10/11/2022, 18:56 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan anggaran program pembangunan hutan di Ibu Kota yang diajukan dalam rancangan APBD DKI Tahun Anggaran 2023.

Program pembangunan hutan itu diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta dengan nilai Rp 11 miliar.

Adapun penundaan pembahasan dilakukan saat saat Komisi D DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2023 bersama dengan Distamhut DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2022).

Awalnya, perwakilan bidang kehutanan Distamhut DKI Dirja menyatakan bahwa jajarannya bakal membangun empat hutan kota dengan anggaran Rp 11 miliar itu.

"Lokasi, ada empat. Jalan Bangau, Kostrad, Indra Loka, dan Rorotan," tutur Dirja.

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Rp 11 Miliar untuk Bangun 4 Hutan, Salah Satunya di Rorotan

Mendengar ini, anggota Komisi D DPRD DKI Yusriah Dzinnun bertanya apa saja yang bakal dilakukan Distamhut DKI dalam program pembangunan hutan itu.

"Apa bapak menanam pohon? Menguruk? Atau apa?" tanya Yusriah.

Menurut Dirja, dengan Rp 11 miliar, Distamhut DKI akan membuat trek jogging, pos jaga, dan fasilitas bermain untuk anak, di setiap hutan yang bakal dibangun.

Sementara itu, ia mengakui bahwa Distamhut DKI tak akan menanam pohon dengan Rp 11 miliar tersebut.

"Kegiatan pembangunan tidak ada penanaman pohon," ucap dia.

Mendengar pernyataan Dirja, Ida Mahmudah belum merasa terpuaskan.

Ia meminta Distamhut DKI menampilkan salah satu proyeksi perencanaan pembangunan hutan dari empat hutan yang bakal dibangun.

Baca juga: Pemerkosaan Remaja di Hutan Kota Berujung pada Razia Lokalisasi Rawa Malang, Mirip Pembongkaran Kalijodo

Dirja lantas menampilkan proyeksi perencanaan pembangunan hutan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut dia, hutan itu akan dibangun di RT 08/RW12, Rorotan.

Dalam pemaparan Distamhut DKI, tampak suasana kawasan di Rorotan yang masih tampak berantakan.

Kemudian, ditampilkan sejumlah gambar yang berisikan proyeksi pembangunan hutan di Rorotan.

Ada gambar yang menampilkan pos pantau, trek jogging, serta sebuah shelter di hutan tersebut.

Meski telah ditampilkan proyeksi pembangunan itu, Yusriah masih merasa belum terpuaskan.

Ia meminta Ida agar mengurangi anggaran pembangunan hutan senilai Rp 11 miliar itu.

Baca juga: Ratusan Burung Dilepas di Hutan Kota Waduk Cincin Jakarta Utara

Dalam kesempatan tersebut, Ida akhirnya menunda pembahasan tentang anggaran pembangunan hutan itu.

"Tidak diketok dulu, biar Komisi D bisa baca lebih detil. Ini di-hold dulu yang Rp 11 miliar. Kalau menurut kami itu layak, itu kami berikan," tegas Ida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kunjungi Ponpes Al Quran Bani Syahid Depok Bareng Istri, AHY: Bukan untuk Kampanye

Kunjungi Ponpes Al Quran Bani Syahid Depok Bareng Istri, AHY: Bukan untuk Kampanye

Megapolitan
Istri yang Dibakar Suaminya Alami Luka Bakar 70 Persen

Istri yang Dibakar Suaminya Alami Luka Bakar 70 Persen

Megapolitan
Dinkes DKI Hitung Kebutuhan Suplemen dan Vitamin untuk KPPS Pemilu 2024

Dinkes DKI Hitung Kebutuhan Suplemen dan Vitamin untuk KPPS Pemilu 2024

Megapolitan
Cerita Penjual Ayam di Pasar Johor Baru 'Full Senyum' Dagangannya Diborong Mendag Zulhas

Cerita Penjual Ayam di Pasar Johor Baru "Full Senyum" Dagangannya Diborong Mendag Zulhas

Megapolitan
Ini Peran Tiga Buruh Pengeroyok Sopir Truk Saat Demo UMK di Cikarang...

Ini Peran Tiga Buruh Pengeroyok Sopir Truk Saat Demo UMK di Cikarang...

Megapolitan
JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus 'Lord Luhut' Menunjukkan Keputusasaan

JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus "Lord Luhut" Menunjukkan Keputusasaan

Megapolitan
Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Megapolitan
Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Megapolitan
Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Megapolitan
Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Megapolitan
Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Megapolitan
Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Megapolitan
Suami di Jaksel Bakar Istrinya Usai Lihat Korban 'Chatting' dengan Pria Lain

Suami di Jaksel Bakar Istrinya Usai Lihat Korban "Chatting" dengan Pria Lain

Megapolitan
Dinkes DKI Siap Fasilitasi 'Medical Check Up' KPPS Pemilu 2024

Dinkes DKI Siap Fasilitasi "Medical Check Up" KPPS Pemilu 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com