Pimpinan KPK: Dirjen di Kementerian Iri dengan Penghasilan Kepala Dinas DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyinggung tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta.

Menurut dia, sangking tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta, ada salah satu direktur jenderal (dirjen) di salah satu kementerian yang iri.

"Tolong di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata," ucap Alexander ketika memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

"Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian, dia iri dengan penghasilan Kepala Dinas di Pemprov DKI," sambungnya.

Baca juga: Banyak Pejabat Pemprov DKI Punya Puluhan Bidang Tanah, Pimpinan KPK: Enggak Habis Pikir

Alexander lantas meminta para Kepala Dinas DKI Jakarta merasa bangga menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta yang bisa menyejahterakan.

Di sisi lain, ia meminta penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta yang tinggi ini berjalan seiringan dengan kinerja masing-masing.

Namun terlepas dari tingginya pendapatan ASN di DKI, Alexander menyebut ada pihak di Pemprov DKI yang masih mencari penghasilan tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Ia pun meminta Inspektorat DKI Jakarta mengawasi pihak-pihak yang mencari penghasilan tambahan ini.

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi, masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan, terutama dalam proses PBJ," ungkap Alexander.

Baca juga: KPK Beri Skor 90 untuk Pemprov DKI terkait Pencegahan Korupsi

Ia turut menyoroti pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang memiliki harta kekayaan berlimpah.

Berdasar data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah.

"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," ungkap Alexander.

Menurut Alexander, tingginya harga tanah saat ini disebabkan para pihak yang menguasai berbidang-bidang tanah.

"Saya cek itu, wah, bidang tanahnya 20-25, waras enggak sih kita ini," sambungnya.

Ia berharap puluhan bidang tanah itu didapat dari uang yang halal.

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya enggak tahu. Ini mudah-mudahan dari hasil yang halal. Dia punya usaha apa pun, saya enggak tahu, kan harapannya gitu," tutur Alexander.